Huzrin: Jangan Asal Bunyi !

TRIBUNNEWSBATAM, PINANG - Huzrin Hood selaku Kepala Badan Penyelaras Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR), Kamis (10/11/2011) menampik keras penilaian Aliansi Pemuda Kepulauan Riau tentang lepasnya Pulau Berhala dari Kepri sebagai akibat dosa-dosa BP3KR.

Huzrin mengharapkan agar Basyarrudin Idris sebagai penangggung jawab aksi unjuk rasa ini harus meralat pernyataannya itu.

"Menanggapi pernyataan penanggung jawab aksi unjuk rasa Aliansi Pemuda Kepulauan Riau  tentang Pulau Berhala yang menyatakan 'Ini adalah peninggalan dosa-dosa BP3KR yang harus mereka tebus' saya sebagai ketua umum tidak bisa menerima pernyataan tesebut. Sebab, itu adalah hak  DPR RI sebagai pembuat Undang-undang (UU)," tulis Huzrin melalui pesan singkat yang dikirimnya kepada Tribun.

Huzrin selanjutnya balik menantang Basyarrudin. Menurut Huzrin kalau Basyarrudin sendiri mengetahui ada oknum pengurus atau pejuang yang terlibat, maka dia seharusnya menunjuk saja secara langsung oknum tersebut dan bukan kepada isnstitusi seperti BP3KR.

"Jangan asal bunyi dan menyalahkan institusi BP3KR. Saya harap dia melarat dan meminta maaf atas kelancangan tersebut," tegasnya.

Namun, penilaian yang dilontarkan Aliansi Pemuda Kepri dalam aksi unjuk rasa itu, menurut Basyarrudin, memiliki pijakan yang berdasar. Dia menjelaskan, memang UU nomor 25 tahun 2002 tentang pembentukan provinsi Kepri itu dikeluarkan oleh DPR RI.

Namun, yang dipermasalahkan Basyarrudin adalah mengapa BP3KR tidak mempersoalkan dan selanjutnya mengurus status pulau Berhala yang dalam isi UU tersebut sudah dinyatakan masuk dalam wilayah Provinsi Jambi.

"Pada saat ini BP3KR sudah tahu kalau pulau Berhala tidak masuk dalam peta Kepri. Lalu tindakan apa yang sudah ditempuh? Kenapa tidak diurus? Hal-hal inilah yang sekarang menjadi pertanyaan di masyarakat, pemuda dan mahasiswa. Makanya Aliansi Pemuda Kepri menilai lepasnya pulau Berhala sebagai dosa dari BP3KR," tandas Basyarrudin yang sering dipanggil Oom itu.