Pejabat Berani Menjamin, Investor di Galang Mantap Buka Usaha

Menyikapi kondisi tersebut, AA Sanny berpesan agar lebih utamakan aspek legalitas perizinan daripada investasinya.

"Pertama saya memberikan apresiasi kepada para pengusaha yang punya semangat investasi di Batam termasuk Relang. Tetapi para pengusaha juga harus berpikir dari aspek legal formal investasinya," kata Anggota Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan tersebut.

Ia menegaskan sampai saat ini belum ada satu pun pihak yang mengeluarkan perizinan tentang pembangunan di Relang, baik dari Pemko maupun BP Batam. Kecuali pembangunan yang bersifat investasi pemerintahan, seperti pengembangan kawasan wisata, dan pos atau kantor pemerintah lainnya.

Ketika diceritakan tentang adanya pengusaha yang berani membuka usaha di lahan status quo dengan mengharapkan ganti rugi jika ada penggusuran nanti, menurut Sanny, hal tersebut tidak benar untuk dilakukan.

"Tujuan utama invetasi itu bukan untuk dapatkan ganti rugi. Tujuan utamanya adalah membuat suatu produk yang punya nilai jual di pasar. Kan sayang ketika dia sudah investasi demikian besar tapi hanya berharap ada ganti rugi. Karena ganti rugi kan besarannya sudah ditetapkan aturan pemerintah," kata Sanny.

Ia mengatakan, jika nanti jenis usaha yang sudah terlanjur berdiri ternyata tak sesuai dengan peruntukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, maka pemilik usaha tidak boleh protes akan adanya penggusuran. Menurutnya, pemerintah tetap akan mengacu pada  RTRW yang saat ini masih dalam tahap padu serasi di Kementerian Kehutanan.

"Tidak ada pejabat yang boleh mengubah peruntukan RTRW. Itu sudah unsur pidana," katanya.