Jiran
Perdana Menteri Belanda Mengundurkan Diri
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan kabinetnya sudah mengundurkan diri dan membuka pelaksanaan pemilihan umum lebih awal.
"Perdana Menteri Mark Rutte sudah menyampaikan permintaan mundur kabinet kepada yang terhormat Ratu Beatrix," demikian tertulis dalam pernyataan dinas layanan informasi pemerintah.
"Ratu mempertimbangkan pengunduran diri, tetapi sudah meminta semua menteri dan wakil menteri agar meneruskan semua hal yang diperlukan demi kepentingan kerajaan."
Pengunduran ini sudah diperkirakan sejak akhir pekan setelah pemerintahan Rutte berbeda pendapat dengan Partai Kebebasan pimpinan seorang politisi anti-Islam, Geert Wilders.
Pemerintahan pimpinan Rutte hanya bertahan selama 558 hari. Ini merupakan pemerintahan terpendek keempat di Belanda sejak Perang Dunia II.
Krisis politik di Belanda itu dipicu mundurnya Partai Kebebasan dari perundingan untuk memotong anggaran sebesar 13,1 miliar poundsterling. Wilders mengatakan, dia tidak akan menerima desakan menempuh pengetatan anggaran agar sejalan dengan peraturan Uni Eropa.
Defisit anggaran
Sejak pekan pertama Maret, koalisi pemerintah sudah berupaya mencapai kesepakatan dengan Partai Kebebasan dalam hal pemotongan anggaran.
Biro Perencanan Nasional Belanda memperkirakan, defisit anggaran akan meningkat sebesar 4,5 persen dari produk domestik bruto, di atas batas 3 persen yang ditetapkan Uni Eropa.
Pemerintah Belanda sudah diminta untuk mengirimkan kebijakan pengetatan anggaran ke Komisi Eropa pada 30 April walau tidak begitu jelas apakah batas waktu itu bersifat kaku atau masih bisa diundur.
Partai pimpinan Wilders tidak masuk dalam koalisi pemerintah, tetapi mendukung pemerintah yang memimpin dengan suara kecil.
Sementara itu, pemimpin Partai Sosialis, Emile Roemer, mengatakan, dia belum siap untuk mendukungu upaya mengendalikan defisit anggaran agar berada pada tingkat di bawah yang ditentukan Uni Eropa.
Ada kekhawatiran kegagalan dalam perundingan anggaran ini akan memengaruhi status kredit AAA yang dinikmati Belanda saat ini dan menurunkan nilai surat berharga milik pemerintah. (BBC Indonesia)