Harga Minyak Tanah Bersubsidi di Masyarakat Capai Rp 5000 per Liter

KARIMUN, TRIBUN – Masalah pengawasan distribusi dan penetapan harga minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Karimun seperti cukup pelik dan sangat sulit diselesaikan bagi para pemangku kepentingan di daerah ini. Sampai-sampai pemberlakuan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 2 950 per liter tidak pernah bisa kesampaian.

Pemerintah yang menetapkan HET sebesar Rp 2 950 per liter bagi masyarakatnya itu hingga saat ini, tidak pernah berlaku. Harga yang berlaku justeru jauh melebihi HET tersebut. Harga minyak tanah bersubsidi yang berlaku di masyarakat jesteru mencapai Rp 5000 per liter, bahkan ada yang melebihi angka itu.

 “Kalau belinya di luar di pengecer atau di pangkalan, per botol air mineral  ukuran 1,5 liter itu bisa Rp 7500 sampai Rp 8000 (rata-rata Rp 5000 per liter),” kata Ira, seorang ibu dalam barisan antrian operasi pasar minyak tanah bersubsidi di lapangan Siderejo Kecamatan Karimun, Jumat (11/5).

Widawati seorang ibu lainnya dengan semangat ikut menimpali, kalau minyak tanah sedang langka di pasaran harganya bisa mencapai Rp 10 ribu per botol air mineral besar (ukuran 1,5 liter). “Kalau langka bisa mencapai Rp 10 ribu (per botol air mineral ukuran 1,5 liter), pak,” kata Widawati menyambung wawancara Tribun dengan ibu lainnya.

 Penelusuran Tribun di beberapa pangkalan minyak tanah bersubsidi memperkuat adanya penyimpangan HET tersebut. “Kami ambilnya saja Rp 604.000 per drum dengan isi 200 liter (atau rata-rata Rp 3020 liter), makanya mana bisa lagi kita menjual sesuai HET itu, pak? Belum lagi penyusutannya,” kata seorang pemilik pangkalan yang namanya wanti-wanti tidak disebutkan.

Beberapa pemilik pangkalan mengatakan, asalkan barang tersedia, selama ini masyarakat tidak pernah berkeberatan membeli dengan harga tinggi tersebut. “Kalau barang tersedia, masyarakat kita tidak pernah ada masalah harga,” kata pemilik pangkalan yang mengaku mendapat minyak tanah bersubsidi itu dari agen Firma Kuda Laut itu.

 Pengakuan pemilik pangkalan ternyata tidak sejalan dengan pemikiran masyarakat Karimun kebanyakan, khususnya dari masyarakat kurang mampu. Harga yang berbeda jauh antara membeli di pangkalan dengan di operasi pasar, membuat warga terheran-heran.