Minyak Tanah Kosong, Warga Buru Menjerit

TRIBUNNEWSBATAM, KARIMUN - Kekhawatiran akan adanya kelangkaan minyak tanah bersubsidi di Karimun pasca diskorsingnya PT Cahaya Ampera Karimun (CAK), yang merupakan distributor 588 kiloliter (KL) minyak tanah (mitan) bersubsidi dan 176 agen Se-Kabupaten Karimun selama sebulan oleh PT Pertamina (Persero) wilayah kerja Kepri tampaknya mendekati kenyataan.

Sejumlah pengecer mitan bersubsidi di Kecamatan Buru yang selama ini stok mereka di suplay PT CAK, Minggu (13/5) mengeluh. Sebak Stok mitan mereka mulai menipis, bahkan sudah ada yang mengalami kekosongan sejak 24 April 2012 lalu.

Akibatnya, masyarakat Kecamatan Buru pun 'menjerit' karena tidak bisa mendapatkan minyak tanah bersubsidi lagi. Sementara derigen minyak tanah milik mereka terlihat kosong dan ditinggal di kios sambil berharap segera terisi.

Tono, pengurus pangkalan minyak tanah bersubsidi, Naga Mas, Buru kepada sejumlah wartawan mengaku terhitung 24 April lalu, stok minyak tanah bersubsidi di pangkalannya kosong.

Walhasil dirinya pun mengaku 'pusing' karena saat akan mengisi kembali, ternyata PT CAK terkena skorsing selama sebulan oleh PT Pertamina (Persero) wilayah kerja Kepri sejak 4 Mei lalu.

“Sudah sejak tanggal 24 April, minyak tanah di pangkalan saya kosong. Lihat lah, drum-drum saya ini sekarang kosong saja. kasihan warga disini, mereka sering datang dan menanyakan apakah minyak tanah sudah ada apa belum," terangnya.

Dirinya pun sangat berharap skorsing yang dikenakan PT Pertamina (Persero) wilayah kerja Kepri atas PT CAK untuk segera dicabut agar persedian minyak tanah di Buru bisa kembali terisi dan normal.

Meski Pertamina menjamin suplay minyak tanah di Karimun aman karena jatah 588 KL milik PT CAK akan dialihkan ke agen-agen lainnya selama PT CAK menjalani masa skorsing, tapi Tono mengaku ragu. Itu mengingat antara dirinya dengan PT CAK sudah menjalin kerjasama yang cukup baik selama ini.

“Kalau bisa jangan dialihkan lah, kami malas saja harus mengulang lagi dari bawah. Kami juga khawatir cost (biaya, red) malah nambah nanti jika sama orang baru,” kata Tono.

Pemandangan yang sama juga terlihat di pangkalan minyak tanah milik H Tahir. Pangkalan yang menyuplai 10 KL kebutuhan minyak tanah warga sekitarnya itu bahkan tak kuasa menahan permintaan warga untuk menitipkan derigen minyak tanahnya meski mereka tak tahu kapan stok minyak tanahnya kembali terisi.

“Kami serba tak enak sama warga. Mereka (warga, red) nitip derigen kami tidak jamin kapan terisi kembali, mau ditolak, kami juga tak tega melihat mereka bawa kembali derigen kosong itu pulang,” kata Husni, pekerja  pangkalan milik H Tahir kepada wartawan.

Selain itu, hal senada juga diutarakan oleh pemilik pangkalan minyak tanah lainnya di Kecamatan Buru, pangkalan minyak Kisman/Agus di Busung. Pangkalan yang mendapat suplai 20 KL per bulan dari PT CAK itu mengaku saat ini persediannya minyak tanah mereka tengah menipis, lebih kurang tinggal 2 drum saja.

“Saya yakin stok itu hanya cukup untuk beberapa hari lagi karena selain Busung, kami juga melayani permintaan minyak tanah di daerah lainnya di Buru termasuk limpahan dari pangkalan lain yang kehabisan stok. Kami pun harus putar otak agar semua bisa sama-sama dapat dan kebagian,” ujar Agus.

Camat Harapkan Operasi Pasar

Menanggapi keluhan warganya itu, Camat Buru, Ramli mengharapkan pemerintah untuk ikut serta memikirkan solusi nasib warganya yang kekurangan kebutuhan minyak tanah bersubsidi itu.

Ramli berharap, pemerintah bisa segera mungkin menggelar operasi pasar minyak tanah bersubsidi di Buru seperti yang telah dilaksanakan di tiga kecamatan di Pulau Karimun, 11, 12 dan 13 Mei lalu.

“Solusi tercepat yang dibutuhkan saat ini, yakni menggelar operasi pasar minyak tanah bersubsidi tapi saya juga tak tahu bagaimana mekanismenya. Itu mengingat, operasi pasar di pulau Karimun sempat diprotes pengecer,” ujar Ramli.

Selain persoalan minyak tanah bersubsidi, Ramli juga menyinggung harapan agar di Kecamatan Buru juga dihadirkan distributor BBM jenis premium yang resmi. Itu mengingat Buru selama ini sering juga dilanda kesulitan mendapatkan BBM jenis premium.

Sementara itu, operasi pasar minyak tanah bersubsidi yang digelar Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Karimun di pasar lama, Kecamatan Meral diwarnai desak-desakan warga yang ingin mendapatkan minyak tanah bersubsidi dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 2. 950 per liter dengan batasan maksimal 10 liter per Kepala Keluarga.