Pengawasan Penyaluran BBM Libatkan TNI-Polri

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Muspida Kota Batam sepakati pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) libatkan TNI. Dalam rapat tertutup Muspida plus, Selasa (29/5) kemarin, tidak cuma melibatkan unsur Muspida, rapat juga plus dihadiri pihak Danyon, Pertamina, dan Hiswana Migas.

Dalam rapat tersebut diputuskan, disamping darat, pengawasan di laut pun perlu dilakukan. Karena disinyalir juga di laut terjadi penyelewengan di laut. Untuk itu, melalui Danlanal akan dilakukan juga penertiban di laut.

" Ada kesepakatan untuk pengawasan penyaluran BBM. Untuk pengawasan dari depot ke Pertamina akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan untuk pengawasan di SPBU dilakukan oleh TNI, terbagi dua oleh Kodim dan Yonif," ungkap Walikota Ahmad Dahlan.

Adapun sifat pengawasan ini situasional, dan belum dipastikan berapa lama. Dimulai minggu depan, Walikota pun mengatakan tidak akan ada SK baru lagi yang akan dikeluarkan terkait permasalahan BBM ini. Melainkan hanya langkah pengefektifan tim.

" Situasional, tahap awal sebulan dulu. Tapi kalau selesai dalam seminggu yah sudah. Nggak akan ada lagi SK, karena kalau dilihat dari mulai bulan 11 tahun lalu, saat perwako dikeluarkan, kondisinya sudah lancar. Baru Mei kemarin saja macet," lanjutnya.

Karena bersifat urgent, anggaran logistik sementara akan ditanggung pihak Pertamina. Ditanyai mengenai keterlibatan TNI di sistem pengawasan padahal dibeberapa kasus menghilangnya BBM bersubsidi diduga adanya keterlibatan TNI, Dahlan mengatakan perihal itu tidak muncul di rapat.