Dijelaskan Sambil Duduk oleh Kadinkes, Mahasiswa Langsung Terdiam

TANJUNGPINANG, TRIBUN - Kurang dari 10 orang mahasiswa berorasi dan meminta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Tjetjep Yudiana dicopot, serta diminta agar diusut kasus pembangunan Rumah Sakit daerah Provinsi Kepri, yang dinilai mengapa ada utang dalam membangun rumah sakit pemerintah. Dengan suara tegas menggunakan pengeras suara, mahasiswa berdemo langsung di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kepri yang bersebelahan dengan Mapolres Tanjungpinang.

Materi demopun yang diusung mahasiswa PMII ini ternyata dengan mudah dipatahkan oleh pejabat terkait. Bahkan, Tjetjep Yudiana, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, langsung turun menghadapi mahasiswa, dan dengan tenang mengajak mahasiswa duduk melantai di teras kantor.

Dalam waktu tidak lama, penjelasan demi penjelasan terkait pembangunan rumah sakit mulai mendapat pengertian dari mahasiswa pendemo. Setelah tau duduk persoalan, kenapa ada hutang dan kenapa masih dalam proses pengerjaan, mahasiswa hanya bisa saling tersenyum ke sesama.

" Kronologisnya, pembangunan RSUP dilakukan dengan re disain bangunan dari awalnya tipe C menjadi tipe B. Hal ini sesuai dengan rencana dan asumsi kebutuhan masyarakat Kepri. Gubernur meminta tipe dirancang tipe B, dimana fasilitas dan SDM, serta alat-alat direncanakan akan lebih canggih, sesuai kebutuhan masyarakat nantinya. Sehingga, tidak perlu dilakukan pembangunan dari awal lagi. Cuma re-desain menjadi lebih hebat. Karena berganti desain itu, maka timbulkan hutang yang nantinya akan masuk pada mata anggaran daerah ditahun berikutnya,"ujar Tjetjep, Selasa (17/7).

Diungkap Tjetjep, banyak warga Kepri berobat keluar negeri karena fasilitas rumah sakit dinilai tidak memuaskan. Oleh itu, selain pengembangan bangunan, juga akan hadir 60 dokter spesialis yang dibiayai pemerintah nanti tugas di RSUP.

" Akan ada 60 dokter spesialis, mereka sedang disekolahkan oleh negera. Lalu, ada peralatan operasi yang terbaik, membantu masyarakat. Jadi, semua nanti 2014 akan dapat melayani dengan prima atas kebutuhan kesehatan masyarakat,"ujar Tjejep, menjelaskan diatas angin.

Mendengar penjelasan itu, mahasiswa tidak lagi banyak memberikan argumen. Mereka hanya meminta agar dinas nanti menunjukan dan membuktikan sejauhmana transparasi dalam penggunaan dan bukti anggaran serta pelaksanaan pembangunan.

" Baiklah pak, tapi kami ingin bukti tertulis sejauh mana pelaksanaan kegiatan pembangunan itu,"ujar Aspan.