Calon Presiden 2014

Dukung Jokowi-JK, Bupati Nurdin Basirun "Aman-aman" Saja

Kebijakan Partai Golongan Karya (Golkar) memecat kadernya yang tidak mengikuti ketentuan partai sepertinya tidak berlaku kepada Bupati Karimun.

Tribun Batam/Rachta Yahya
Konsulat Jenderal Singapura, Gavin Chay (kiri) berbincang akrab dengan Bupati Karimun, Nurdin Basirun di kediaman dinas Bupati Karimun, Sabtu (15/2/2014) sekitar pukul 11:00 WIB. 

Laporan Wartawan Tribun Batam, Muhamad Munirul Ikhwan

BINTAN, TRIBUN - Kebijakan Partai Golongan Karya (Golkar) memecat kadernya yang tidak mengikuti ketentuan partai sepertinya tidak berlaku kepada Bupati Karimun, Nurdin Basirun.

Golkar memutuskan tidak memberikan sanksi kepada Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau itu.

Meskipun Nurdin Basirun yang juga menjabat Bupati Karimun itu secara terang-terangan menghadiri kampanye cawapres nomor urut dua Jusuf Kalla (JK) di Batam Selasa (24/6/2014) lalu.

Bahkan Nurdin juga ikut hadir saat deklarasi dukungan untuk pasangan capres Jokowi-JK di Batam yang digelar PDI Perjuangan.

Hal tersebut bertolak belakang dengan kebijakan politik Golkar yang mendukung pasarangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta pada pilpres ini.

Bahkan beberapa kader Golkar di luar Kepri yang memberi dukungan di luar kebijakan partai tersebut mendapat sanksi tegas.

Seperti Ketua DPD Golkar Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh yang dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua Partai Golkar, Provinsi Sulawesi Barat.

Selain Nusron Wahid, Agus Gumiwang, dan Poempida Hidayatullah juga dipecat Golkar karena kasus yang sama.

Ketua DPD Golkar Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menilai kehadiran kader Golkar yang juga menjabat Bupati Karimun dalam kampanye JK tersebut hanya mengatasnamakan pribadi bukan partai.

Sehingga Golkar tidak memberikan sanksi kepadanya. Hanya saja selaku kader golkar tindakan itu dinilainya tidak etis.

"Itukan pribadi dia. Saya kira selagi dia melepas atribut partai, kan itu tergantung pribadinya saja. Kecuali kalau dia mengatasnamakan Partai Golkar, itu akan kita beri sanksi. Kalau secara pribadi itu terkait etika," katanya, Kamis (3/7/2014).

Selain itu, Ansar juga menghimbau kepada masyarakat untuk menghargai perbedaan dalam menghadapi pemilu presiden ini. Jangan sampai karena perbedaan menjadi perpecahan apalagi permusuhan.

"Ya semoga pilpres ini membuahkan hasil yang maksimal sesuai harapan untuk kedepan lebih baik," jelasnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved