Developer dan Warga Bisa Mulai Urus Sertifikat di Lahan DPCLS

Secara terperinci pria itu menjelaskan, adapun dalam SK Menhut 867 yang dikeluarkan untuk merevisi SK Menhut 463 tersebut hanya memutihkan wilayah hutan yang menaungi ‎Dampak Penting dan Cakupan Luas serta bernilai Strategis (DPCLS).

"Saya bicara Batam yah, di dalam SK 867 ini, status hutan lindung di kawasan DPCLS itu hilang, sesuai rekomendasi komisi IV DPR RI. Di luar inikan masih ada namanya non DPCLS. Yang non ini tidak selaras dengan yang diusulkan oleh Pemko Batam dan BP Batam yang dikoordinasikan oleh Pemprov Kepri," tutur Istono.

Menurut Istono, SK Menhut 867 memang belum menjadi solusi bagi semua permasalahan hutan lindung di Kepri, dan Batam khususnya. Ia pun berharap di era pemerintahan baru nanti akan ada aturan baru yang pro pada pembangunan Kepri dan Batam.

"Faktanya belum dapat memenuhi semua, dari Pemda Bintan dan Karimun juga masih sangat mengecewakan SK Menhut yang baru ini. Nampaknya perlu ada pendekatan lagi ke Kemenhut, tapi mungkin di era pemerintah baru, yang spiritnya semoga juga baru," ucap Istono.

‎Apalagi mengingat wilayah Kepri yang daratannya sekitar empat persen, sementara dengan lokasi yang demikian strategis, sangat disayangkan jika hanya untuk hutan.