Walikota Batam Kesulitan Lacak Aset Pemko

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM – ‎ Terkait 170 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Provinsi oleh Kepri Badan Pemeriksa Keuangan dalam periode waktu 2005-2015, Walikota Ahmad Dahlan menyatakan dirinya sudah menindaklanjuti laporan tersebut.

Hanya saja, Dahlan mengakui ada beberapa hal yang sulit ditindaklanjuti SKPD nya terkait laporan tersebut. Salah satunya, masalah aset yang susah dilacak keberadaannya.

"Misalnya aset di kecamatan atau di kelurahanlah, atau di sekolah. Itu yang sedang dicari terus. Misalnya pembelian meubeleur, ada yang belum tercatat. Sebenarnya barangnya ada di situ, atau di SKPD terkait," ujarnya.

Dahlan berpendapat sebenarnya tidak mengalami kesulitan melacak aset tersebut, namun tetap membutuhkan waktu.

"Itu nggak susah kok, cuma butuh waktu saja. Saya begitu dilaporkan langsung kita kumpulkan semua SKPD dan rapat khusus soal itu. Jadi kita tindaklanjuti terus," ucapnya.

Sebelumnya, ‎Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Isman Rudy mengatakan dalam kurun waktu 2005-2015 terdapat 170 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan tujuh kabupaten/kota di bawahnya.

Dari 170 LHP yang diserahkan, terdapat 2.549 temuan pemeriksaan, serta 5.125 rekomendasi. Dan dari 5.125 rekomendasi tersebut, sebanyak 3.708 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Kemudian 1.047 atau 20,43 persen rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi. Sementara yang belum ditindaklanjuti sebanyak 368 rekomendasi atau 7,18 persen. Dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak dua rekomendasi atau 0,04 persen.

Dahlan berharap Pemda bisa lebih aktif. Jika memang rekomendasi tersebut tidak bisa ditindaklanjuti, maka disampaikan alasannya kepada BPK. Sehingga bisa dibahas bersama apa masalahnya dan dicari jalan keluarnya. (*)