Tiga Hal Ini akan Dilakukan Cagub Kepri HM Sani untuk Perbaiki Nasib Pekerja

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), salah satu hal yang wajib dilakukan pemerintah menyiapkan tenaga kerja yang andal yang memiliki sertifikasi tenaga ahli.

Hal tersebut menjadi salah satu fokus calon Gubernur Kepri H Muhammad Sani.

"Ini tidak bisa ditawar lagi. Pemerintah harus memberikan yang terbaik kepada tenaga kerja,"ungkap HM Sani dihadapan ratusan tenaga kerja yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja Oil-Gas (FKPOG) di Golden View, Bengkong, Batam, Sabtu (21/11/2015) malam, dalam rilis yang diterima Tribun Batam, Senin (23/11/2015).

Menurut Sani, secara pribadi ia memiliki tekad memperjuangkan tiga hal terkait ketenagakerjaan.

Pertama meningkatkan isvestasi, menciptakan tenaga kerja yang kompetitif, serta meningkatkan usaha kecil menengah (UKM).

Ketiga hal ini dia sebut memang tidak semudah membalik telapak tangan.

"Ini harus segera dimulai dan tidak bisa ditunda lagi," tegasnya.

Untuk meningkatkan investasi, HM Sani berharap tenaga kerja serta seluruh masyarakat Kepri dapat menciptkan suasana yang kondusif.

Menurutnya, Provinsi Kepri, khususnya di Kota Batam memiliki tenaga kerja yang andal dan mampu bersaing.

"Yang jadi permasalahan dihadapi tenaga kerja kita adalah kesempatan. Dan kesempatan ini harus dibuka. Satu-satunya jalan adalah sertifikasi tenaga kerja yang ahli," jelas Sani.

Ia bertekad akan membuka balai latihan kerja (BLK) yang berafiliasi (berhubungan) dengan badan internasional sehingga tenaga kerja di Kepulauan Riau tidak hanya mampu bersaing di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.

Khusus Kota Batam, mantan Gubernur Kepri periode 2010-2015 ini menegaskan akan bersinergi dengan Pemerintah Kota Batam.

"Ini akan menjadi fokus kami. Dengan adanya persaingan yang cukup tinggi, keahlian tenaga kerja harus ditingkatn," sebutnya lagi.

Dalam kesempatan ini, HM Muhammad Sani yang sengaja diundang, mengukuhkan pengurus Forum Komunikasi Pekerja Oil-Gas (FKPOG) Kepri periode 2015-2020.

Dibentuknya FKPOG, dikatakan Sani, adalah sangat penting dalam menjawab tantangan lapangan pekerjaan dalam menghadapi MEA.

Ia berharap, jika terpilih kembali memimpin Kepri dapat lebih dalam membahas langkah kedepan agar lebih terencana lebih baik.

Ketua Dewan Penasehat FKPOG Kepri, Zulkifli Ismail dalam sambutannya mengatakan, dibentuknya FKPOG adalah untuk menjawab kebimbangan pekerja dalam menghadapi MEA yang tidak membatasi pekerja asing untuk bekerja di Indonesia, dalam hal ini Kota Batam.

Salah satu hal yang harus dilakukan untuk menghadapi persaingan ini adalah dengan menyiapkan tenaga kerja yang berkompetensi serta bersertifikasi.

Ia meyakini di Kepulauan Riau banyak tenaga kerja yang memiliki keahlian yang tidak kalah dengan tenaga asing.

Hal ini ia sebut terbukti dengan dilibatkannya tenaga kerja asal Kota Batam pada mega proyek berskala internasional, dalam hal ini di bidang konstruksi oil dan gas.

"Kita berharap tenaga kerja di sini tidak hanya jadi penonton. Ini harus harus dibendung," tegas Zulkifli.

FKPOG berharap kepada HM Sani dan Rudi yang selama ini dianggap memilki komitmen serta kepedulian terhadap peningkatan mutu tenaga kerja.

"Pak Sani punya kemampuan serta pengalaman yang dapat mengayomi. Sanur (Sani-Nurdin) dan Ramah (Rudi-Amsakar Ahmad) saya rasakan menganggap kita (tenaga kerja) sebagai aset," tutupnya.

Menurut Ketua FKPOG, Suhendra Abdul Hamid, komitmen HM Sani bersama Nurdin Basirun dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja berstandar internasional ini telah diungkapkan jauh hari sebelum dilaksanakannya pengukuhan pengurus FKPOG.

"Kita berharap Batam dan Kepri ini bisa jadi bandar tenaga kerja ahli yang siap bersaing, yang akan diserap perusahaan di dalam dan luar negeri. Dan Pak Sani telah berkomitmen akan hal ini." ungkapnya.

Demikian Rudi dan Amsakar. Menurut Suhendra, calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam ini dinilai cakap dan bertindak cepat dalam menyelesaikan permasalahan.

Pada kesempatan yang sama, calon Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad yang hadir juga mengaskan akan menjadikan peningkatan tenaga kerja yang bersertifikasi internasional.

"Pada prinsifnya peningkatan SDM melalui peningkatan kompetensi harus dilakukan untuk meghadapi MEA ini," tegasnya.

Dikatakan Amsakar, ada 8 bidang pekejaan yang butuh sertifikasi internasional terkait MEA agar pekerja yang ada di Batam tidak termajinalkan.

"Dan kami siap melakukan kerjasama, membahas hal ini," tutupnya.(*)