Pemko Batam Ajukan RAPBD 2016 Sebesar Rp 2,59 Triliun

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Pemko Batam mengajukan APBD Batam 2016 sebesar Rp 2,59 triliun dalam bentuk penerimaan pendapatan dan pembiayaan.

Nilai tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp 211,74 miliar dibandingkan tahun 2015.

Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan menyampaikan bahwa angka tersebut didapat dari perkirakan pendapatan APBD tahun 2016 sekitar Rp 2,399 triliun, atau naik 14,01 persen, sekitar Rp294,96 miliar.

Dahlan menjelaskan‎ pendapatan asli daerah (PAD) Batam sekitar Rp 891,91 miliar atau naik Rp 79 miliar.

PAD tersebut diterima dari pajak daerah sebesar Rp 673,4 miliar‎, retribusi sebesar Rp 80,42 miliar, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sebesar Rp 11,807 miliar.

"Ada juga lain-lain PAD yang sah, senilai Rp 126,24 miliar," ujar Dahlan di dalam rapat paripurna‎ penyampaian dan penjelasan wali kota atas rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Batam tahun anggaran 2016, beserta nota keuangan APBD tahun anggaran 2016‎,‎ Senin (21/12/2015).

Sementara dari dana perimbangan Batam untuk tahun 2016 diperoleh dari pemerintah pusat, sebesar Rp 1,011 triliun, atau naik sekitar Rp 75 miliar dibanding tahun lalu.

Dana perimbangan itu diperoleh dari bagi hasil pajak Rp158,696 miliar, bagi hasil bukan pajak Rp 126,52 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp 576,93 miliar dan dana alokasi khusus (DAK) Rp 149,34 miliar.

"Kita juga ada lain-lain pendapatan yang sah, sekitar Rp 496,49 miliar. Nilainya naik Rp 140,7 miliar," kata Dahlan.

Dana itu dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan daerah lain. Ada dana tambahan penghasilan guru PNSD, tunjangan guru profersi PNSD dan dana insentif.

Untuk pendapatan hibah sebesar Rp 1 miliar, dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp 372 miliar.

Selain itu, ada dana tambahan penghasilan guru PNSD Rp 4,153 miliar, dana tunjangan profesi guru PNSD, Rp 78,9 miliar dan DID Rp 40,4 miliar.

Ia menyatakan dana itu akan dibelanjakan untuk ‎pendidikan minimal 20 persen, kesehatan 10 persen.

Serta tiap kelurahan mendapat Rp 750 juta untuk pembangunan prasarana infrastruktur jalan, drainase, utilitas perkotaan, kebersihan kota dan pengendalian banjir.

Ia menuturkan, untuk belanja daerah di RAPBD dari Rp 2,59 triliun, untuk belanja tidak langsung, Rp 866,85 miliar.