Upah Buruh 2016

Pembahasan Upah Minimum Sektoral Belum Juga Dilakukan, FSPMI Karimun Ancam Mogok Kerja

Rapat pembahasan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Karimun tahun anggaran 2016 yang sedianya digelar Senin (28/12/2015) urung dilangsungkan.

Pembahasan Upah Minimum Sektoral Belum Juga Dilakukan, FSPMI Karimun Ancam Mogok Kerja
TRIBUN BATAM/ZABUR ANJASFIANTO
Ilustrasi mogok kerja buruh. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN – Rapat pembahasan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Karimun tahun anggaran 2016 yang sedianya digelar Senin (28/12/2015) urung dilangsungkan.

Itu setelah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Karimun dan pengusaha tidak merespon surat pekerja dalam hal ini Serikat Pekerja Aneka Industri-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI) Kabupaten Karimun.

“Belum jadi hari ini (Senin, 28/12/2015) karena asosiasi pengusaha dan Disnaker belum memberikan jawaban atas surat kami,” ujar Ketua SPAI-FSPMI Kabupaten Karimun, Muhamad Fajar, Selasa siang.

Fajar berencana, beberapa hari ke depan, pihaknya akan mengirimkan lagi surat serupa terkait ajakan membahas UMS Karimun 2016. I

a juga mengaku akan tetap menunggu tanggapan dari kedua pihak tersebut yakni Disnaker Karimun dan Asosiasi Pengusaha Granit Karimun (APGK) paling lambat 14 hari masa tenggang waktu.

“Kalau tak ditanggapi juga, kami akan gelar modar alias mogok daerah,” ancamnya.

Dalam surat yang dilayangkan SPAI-FSPMI Kabupaten Karimun beberapa hari lalu, rencananya rapat akan digelar tempat biasa yakni aula pertemuan Disnaker Karimun, Poros.

Mereka mengundang Disnaker Karimun selaku fasilitator, asosiasi pekerja dan asosiasi perusahaan sektor tambang, migas dan jasa konstruksi.

Fajar juga menyebutkan pihaknya berencana mengusulkan UMS sebesar Rp 3,5 juta.

Hal itu berdasarkan penelitian yang dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu.

Selain itu, tidak dibahasnya UMS pada tahun sebelumnya juga menjadi pertimbangan pihaknya mengusulkan angka Rp 3,5 juta.

“Semuanya punya kepentingan, pekerja punya kepentingan, perusahaan juga punya kepentingan. Cuma pada tahun ini, UMS harus dibahas, PP 78 Tahun 2015 mengatur tentang itu. Pada pertemuan di hotel Aston beberapa waktu juga ditegaskan, pembahasan sektor ada, yang tidak ada itu pembahasan sub sektor,” kata Fajar.

Sub sektor yang dimaksud Fajar yakni pembahasan antara perusahaan dengan pekerja serta adanya stigma UMS tidak lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Akibatnya ada perusahaan yang mengeluarkan kebijakan penetapan nilai UMS sesuka hati.

“Sudah kejadian, terutama pada perusahaan yang tidak memiliki asosiasi atau serikat pekerja. Akhirnya perusahaan seolah-olah semena-mena memberikan nilai UMS, yang penting di atas UMK. Saya tidak perlu sebut nama perusahaannya, UMK Karimun Rp 2,1 juta, mereka kasih UMS Rp 2,15 juta atau hanya selisih Rp 50 ribu, malah ada yang sampai Rp 1000 selisih antara UMK dengan UMS. Kami berpikir, ini tidak bisa dibiarkan,” terang Fajar. (*)

Penulis: Rachta Yahya
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved