Majelis Hakim Merasa Aneh, Seharusnya Tengku Mukhtaruddin yang Paling Bertanggungjawab dana PPID

menurut majelis hakim, pihak yang paling bertanggungjawab seharusnya, Tengku Mukhtaruddin sebagai Bupati dan Raja Tjelak Nur Djalal sebagai Sekda.

Majelis Hakim Merasa Aneh, Seharusnya Tengku Mukhtaruddin yang Paling Bertanggungjawab dana PPID
Tribunnews.com
Ilustrasi Korupsi 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Dua putusan pengadilan hilangkan keraguan tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, terkait dugaan keterlibatan empat pejabat tinggi termasuk mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas dalam korupsi sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Anambas Tahun 2011 senilai Rp 4,8 miliar.

Sebelumnya tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, terkesan ragu-ragu menetapkan tersangka mantan Bupati Kabupaten Kepulaun Anambas (KKA), Sekda, Kabag Keuangan, Kuasa BUD serta pemilik rekening PT Samara Tungga.

Namun setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis hakim berpendapat berbeda dengan hasil penyelidikan dan penyidikan yang diajukan jaksa ke persidangan.

Sesuai isi putusan mejelis hakim Tipikor Tanjungpinang, dalam memutus perkara dengan terdakwa, Surya Darma Putra dan Handa Rizky, selaku mantan Kepala Cabang Pembantu Bank BNI 46 di Tarempa, tidak mengembalikan sisa dana ke kas negara dan pada akhirnya dana tersebut mengalir 'tak jelas', menurut majelis hakim, pihak yang paling bertanggungjawab seharusnya, Tengku Mukhtaruddin sebagai Bupati dan Raja Tjelak Nur Djalal sebagai Sekda.

Selain Mantan Bupati dan Sekda Anambas, pejabat yang paling erat kaitannya atas raibnya dana DPPID adalah Ipian SE, Kabag keuangan dan bawahannya, Salmiah yang ditunjuk sebagai Kuasa BUD. Termasuk Marzuki selaku Pemilik Rekening PT Samara Tungga.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Riau di Pekanbaru juga menguatkan Putusan Hakim Pengadilan negeri Tipikor Tanjumgpinang dengan Ketua Majelis Hakim, Tigor Manulang SH, dan dua hakim anggota Haryono SH dan KA.Syukri SH, menyatakan menerima banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kajati Kepri.

"Selain menguatakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor;18/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Tpg tangal 16 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut, menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan,"menurut isi putusan Tigor Manulang SH.

Dalam putusan yang sama Nomor 05/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR atas terdakwa Handa Rizky, dengan ketua majelis hakim, Eddy Risdiyanto SH dan dua hakim anggota, Kharlison Harianja dan Eddyman naibaho, Selasa 22 Maret 2016.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, ketua Majelis Hakim Tipikor Tanjungpinang, Jupriadi SH dan dua hakim anggota, Patan Riadi SH dan Linda Wati SH, menghukum empat terdakwa Korupsi dana PPID Anambas tahun 2011, Suya Darma Putra, Handa Rizky, Welli Indera dengan hukuman 1 tahun 6 bulan.

Putusan tersebut jauh dibawah tuntutan JPU, masing-masing terdakwa dituntut 3 tahun 6 bulan hingga 5 tahun penjara.(*)

Penulis:
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved