Dituduh 'Nyogok' Agar Terpilih jadi Tuan Rumah Olimpiade 2020, Begini Sikap Pemerintah Jepang

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, MEDAN- Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berjanji, pemerintahnya akan bekerja sama dengan para penyidik dari Perancis yang tengah berupaya membuktikan adanya perbuatan curang terkait terpilihnya Tokyo sebagai tuan rumah Olimpiade 2020.

“Saya sudah menginstruksikan Menteri Pendidikan dan Olahraga untuk memberikan dukungan penuh dalam penyelidikan ini," ungkap Abe di hadapan para anggota legislatif di Tokyo, Senin (16/5/2016).

“Menteri Hiroshi Hase pun sudah berbicara kepada Komite Olimpiade Jepang dan komite penawaran yang sebelumnya (bid committee) untuk bekerjasama dalam penyelidikan ini," kata Abe lagi seperti dilaporkan Jiji Press.

Sebelumnya, Kejaksaan Perancis pada Kamis lalu mengaku sedang melakukan penyelidikan terkait adanya pengiriman dana sebesar 2 juta dollas AS atau lebih dari Rp 26 miliar melalui sebuah bank di Singapura

Penyidik Perancis menduga, dana itu dibayarkan terkait dengan "biaya" untuk memenangkap Tokyo menjadi tuan rumah olimpiade 2020 mendatang.

Pada Jumat lalu, Kepala Komite Olimpiade Jepang berkeras bahwa pembayaran dana itu sah, dan merupakan biaya jasa konsultan.

Adanya pembayaran dana tersebut pertama kali diungkap oleh harian di Inggris, the Guardian.

Sementara itu, sumber Kantor Berita AFP menyebut bahwa para penyidik di Perancis menduga kuat dana tersebut adalah balas jasa atas terpilihnya Tokyo menjadi tuan rumah.

Dana tersebut diketahui dikirim kepada sebuah perusahaan yang terkoneksi dengan anak dari mantan Kepala Badan Atletik Dunia, Lamine Diack.

Diack pada tahun 2013 adalah anggota International Olympic Committee.

Saat itulah Tokyo mengalahkan Istanbul dan Madrid dalam perebutan posisi tuan rumah Olimpiade.

Saat ini, Diack dan anak laki-lakinya sedang menghadapi dakwaan korupsi di Perancis.

Kendati demikian, Tsunekazu Takeda, dari Komite Olimpiade Jepang yang memimpin Jepang dalam persaingan di tahun 2013 itu mengaku, uang itu diberikan sebagai biaya profesional dan konsultasi.

Dia pun mengatakan, besarnya biaya tersebut masih tergolong wajar untuk jasa konsultasi yang telah diberikan perusahaan tersebut.

"Jadi sebenarnya tidak ada alasan yang mencurigakan," ungkap dia.