Stafnya Tulis 'Komisi Perlindungan Korupsi' di Surat Undangan, Mendagri Geram

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo angkat bicara mengenai informasi adanya kesalahan dalam surat yang ditunjukkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tjahjo geram, karena surat yang beredar di media sosial, Kemendagri menulis KPK sebagai 'Komisi Perlindungan Korupsi', bukan Komisi Pemberantasan Korupsi .

"Sikap saya sebagai Mendagri tegas, bahwa siapa yang ketik surat nama lembaga KPK, salah," kata Tjahjo dalam keterangan tertulis, Kamis (9/6/2016).

Sebelumnya, kasus salah ketik nama kepanjangan juga terjadi saat beredarnya Surat Undangan Pelantikan Kepala BIN, Dengan Singkatan Salah 'Badan Intelijen Nasional' pada Rabu (8/7/2015) silam.

Sontak, di jejaring sosial media beredar Surat Undangan Pelantikan Kepala BIN tapi singkatannya keliru 'Badan Intelijen Nasional' padahal BIN adalah kepanjangan 'Badan Intelijen Negara'.

Pada Kop Surat, surat undangan tersebut dibuat oleh MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Salah satu yang mengunggah foto Undangan 'keliru' adalah Gede Pasek Suardika.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno berjanji tidak akan mengulangi kesalahan teknis seperti yang terjadi dalam pengetikan surat undangan pelantikan Kepala Badan Intelijen Negara.

"Seharusnya memang kita menyadari bahwa semua harus kerja dengan proper (baik). Tetapi memang ini ada kesalahan teknis di lapangan yang tentu saja kita harus tidak mengulang lagi kesalahan itu," kata Pratikno di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Pratikno mengakui terjadi keteledoran di level petugas teknis. Ia lalu menceritakan kronologi singkat kesalahan pengetikan singkatan BIN dalam undangan tersebut.

"Jadi memang pada hari Sabtu, teman-teman di protokol sudah siapkan draf undangan untuk seandainya pelantikan Senin. Undangan sudah kami cek itu benar , tetapi ketika dilakukan pencetakan untuk tanggal hari Rabu kemarin itu ternyata ada kesalahan teknis di mekanisme penulisan," tutur dia.

Kesalahan pengetikan undangan pelantikan ini menuai kritik sejumlah pihak, di antaranya anggota Dewan Perwakilan Rakyat.