Ketua STAI Kepri Curhat Kelimpungan Bayar Gaji Dosen. Bagaimana Ini Pak Gubernur?

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sultan Abdurrahman Kepri di Ceruk Ijuk Bintan sedang mengalami kesulitan keuangan.

Pihak sekolah mengaku cukup kesulitan membayar gaji para dosen yang belum berstatus bukan pegawai negeri sipil (PNS).

"Dana operasional kami memang kurang kuat. Karena itu, kami agak kelimpungan membayar gaji para dosen," ungkap Razali Jaya, Ketua STAI  Sultan Abdurrahman Kepri di Ceruk Ijuk Bintan, Senin (5/9/2016) pagi.

Dia menginformasikan bahwa selama 4 tahun terakhir, STAI selalu mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.

Tiga tahun pertama, kucuran dana yang diberikan oleh Pemprov Kepri sebesar Rp 250 juta per tahun. Sedangkan pada 2015 lalu, jumlah kucuran dana tersebut meningkat menjadi Rp 500 juta.

"Pada 2016 ini, almarhum Gubernur Kepri HM Sani sudah menganggarkan dana sekitar Rp 500 juta lagi. Namun, ada kendala prosedur di Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri. Kami hanya berharap dari dana itu untuk membayar gaji para dosen yang bukan PNS" tegas Razali lagi.

Bertolak dari kekurangan dana untuk pengelolaannya, Razali berharap agar STAI Sultan Abdurrahman Kepri yang diketuainya itu segera dijadikan sebagai perguruan tinggi negeri.

Dia mengungkapkan bahwa sejak awal pendiriannya, STAI sudah diproyeksikan untuk dijadikan sebagai sekolah tinggi negeri. Namun, proses penegeriannya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

"Kami sudah mengusulkan penegerian sekolah tinggi ini ke Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Kemenag RI juga sudah merekomendasikan itu ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB RI). Tetapi kelanjutannya belum ada," jelas Razali.

Ketua STAI Sultan Abdurrahman Kepri itu menilai, penegerian sekolah tinggi tersebut bertujuan untuk menjaga marwah Kepri sebagai daerah yang kental dengan kemelayuan dan keislamannya. Penegerian ini pun diyakini akan memberikan semangat kepada masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya.

"Tentu saja, para dosen yang berstatus PNS pun akan semakin banyak ditampung di sekolah ini," tambah Razali. (*)