Ikut Tak Amnesty, Sandiaga Uno Tak Takut Dipolitisasi Ngemplang Pajak

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengusaha Sandiaga Uno tidak ambil pusing dengan kabar miring terkait keputusannya mengikuti program pengampunan pajak alias tax amnesty.

Sandiaga siap dengan segala konsekuensi atas keputusannya tersebut, termasuk bila disebut sebagai warga negara yang tidak penuh membayar pajak atas harta-hartanya selama ini.

Sandiaga Uno menjadi calon wakil gubernur DKI, mendampingi Anies Baswedan dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 nanti. Pasangan ini diusung oleh Partai Gerindra dan PKS.

"Saya bilang untuk membangun negeri jangan pernah takut, karena ke depan, itu demi kebaikan bangsa dan negara. Saya tahu ini akan dipolitisasi, tetapi ini adalah undang-undang yang diamanatkan negara dan memberikan hak kepada setiap individu," kata Sandiaga Uno di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (27/9).

Pelaporan hartanya terdiri atas deklarasi dan repatriasi. Hanya saja, harta yang ia laporkan baru atas nama badan usaha atau perusahaan. Menurut rencana, dalam waktu dekat ia juga akan melaporkan harta atas nama pribadinya.

"Sampai tadi pagi, kira-kira jumlahnya di atas sepuluh (perusahaan). Besok untuk pribadi saya akan lakukan, tentu ada informasi yang lebih jelas," ungkapnya.

Selain Sandiaga, sejumlah pengurus Kamar Dagang Industri dan Industri (Kadin) juga ramai-ramai mengikuti amnesti pajak. Kedatangan mereka langsung disambut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Ketua Kadin, Rosan Roeslani beserta delapan orang wakil ketua Kadin mendatangi kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada pukul 12.00 WIB untuk mengikuti program tersebut.

Rosan mengaku sudah banyak anggotanya mengikuti program pengampunan pajak. Namun dia tidak mau menyebutkan berapa orang yang sudah mendaftar. Rosan hanya memastikan semua wakil ketua Kadin sudah mengikuti amnesti pajak.

"Ada juga yang belum. Mereka akan mengikuti besok atau lusa," ungkapnya.

Dia mengaku sejak awal, Kadin mendukung program amnesti pajak. Kadin pun ikut menyebarkan surat edaran kepada Kadin di daerah untuk mengikuti amnesti pajak.

Selain itu dia juga menyerukan agar anggotanya tidak hanya melakukan deklarasi harta, melainkan harus juga melakukan repatriasi aset-aset dari luar negeri.

Menurutnya, hal yang paling utama dalam program ini adalah repatriasi. Sebab, dana yang masuk ke Indonesia ini akan menggerakan ekonomi.

"Kalau dana tebusan hanya bonus saja, yang penting repatriasi," kata Rosan.

Ia menengarai, animo masyarakat untuk mengikuti program amnesti pajak periode dua pada Oktober hingga Desember 2016, bakal menyusut.

Namun penurunannya diperkirakan tidak akan secara signifikan sebab perbedaan tarifnya tidak begitu signifikan.

"Saya bilang animonya akan mulai turun sedikit setelah September, tapi sampai Desember masih cukup tinggi karena sekarang banyak yang ngejar. Persoalan berikutnya. yaitu perusahaan yang akan masuk tahap kedua," ujar Rosan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan berbagai upaya untuk merayu para pengusaha besar ikut dalam program pengampunan pajak. Salah satunya yaitu dengan membentuk tim khusus menangani wajib pajak besar.

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi menyampaikan, pihaknya terus melakukan berbagai upaya agar para pengusaha besar semuanya dapat mengikuti pengampunan pajak.

Salah satu langkah yang dilakukan yaitu dengan membuat tim 100.

"Tim dari Direktorat Jenderal Pajak khusus yang menangani tax amnesty," ujar Ken.

Menurut Ken, hingga selama ini sudah banyak wajib pajak besar yang sudah mengikuti program tax amnesty, namun masih ada juga pengusaha besar yang belum mengikuti tax amnesty.

"Intinya sudah banyak, namun ada yang mau dipublikasi dan ada yang tidak mau," ungkapnya.

Sebagai Catatan sudah banyak para pengusaha mengikuti program Amnesty pajak seperti, anak mantan Presiden Soeharto, Hutama Mandala Putra alias Tommy Soeharto, kemudian Chandra Lie dan Hendry Lie, selanjutnya Muryadi Poo, Erick Thohir dan Boy Thohir.

Ada juga mantan kepala BIN Hendro Priyono dan beberapa pengusaha lainnya.