Disodori Pendemo Perda Temanggung, Azmi Janjikan Terbitkan Perda Ketenagakerjaan, Ini Alasannya

Puluhan buruh yang tergabung dalam SSPAI-FSPMI Kabupaten Karimun menggelar unjuk rasa di gedung DPRD Karimun, Kamis (29/9/2016). Mereka berikan ini

Disodori Pendemo Perda Temanggung, Azmi Janjikan Terbitkan Perda Ketenagakerjaan, Ini Alasannya
kompas.com/Jessi Carina
Ilustrasi. Massa buruh melakukan aksi demo untuk menuntut kenaikan upah di depan Balai Kota DKI, Kamis (29/9/2016). 

BATAM. TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN - Puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Aneka Industri-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI) Kabupaten Karimun menggelar aksi unjuk rasa damai di gedung DPRD Karimun, Kamis (29/9/2016) pukul 10.00 WIB.

Dalam orasinya, massa yang dikoordinatori Muhamad Fajar, Ketua SPAI-FSPMI Kabupaten Karimun menyampaikan sejumlah tuntutan antara lain minta dicabut Pemerintah Peraturan (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, naikkan UMK Karimun 2017 sebesar Rp 650 ribu, cabut Undang-undang Tax Amnesty dan tolak upah murah.

Selain itu, massa juga menyerukan tuntutan untuk segera diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan dan Balai Latihan Kerja (BLK) di Karimun. Menurut mereka, keduanya sangat dibutuhkan Kabupaten Karimun dalam menghadapi dunia kerja bagi pemuda tempatan.

Usai menggelar orasi sekitar 30 menit di halaman, DPRD Karimun akhirnya mempersilakan sekitar sepuluh orang perwakilan pengunjukrasa untuk menggelar audiensi di ruang Banmus DPRD Karimun.

Audiensi dipimpin Wakil Ketua I DPRD Karimun, Azmi SE, anggota di antaranya Sulfanow Putra, Sumardi, Nyimas Novi Ujiani, Kamaruddin dan Sekretaris DPRD Karimun Usman Ahmad.

Dalam pertemuan itu, Muhamad Fajar kembali menyampaikan tuntutan untuk mendirikan BLK dan Perda Ketenagakerjaan di Karimun. Khusus perda ketenagakerjaan, Fajar mengaku pihaknya siap menyerahkan contoh perda serupa yang telah diterbitkan daerah lain di Indonesia, salah satunya Kabupaten Tumenggung, Jawa Tengah.

“Perda Ketenagakerjaan itu penting menurut saya untuk melindungi tenaga-tenaga kerja tempatan. Kalau perlu kami akan serahkan contoh perda ketenagakerjaan yang sudah diterbitkan daerah lain. Bapak-bapak dan ibu anggota dewan tinggal menyesuaikan dengan kondisi di daerah kita,” ujar Fajar.

Mendengar itu, Wakil Ketua I DPRD Karimun Azmi SE mengaku menerima, bahkan Azmi berjanji akan menjadikan usulan ranperda tersebut sebagai salah satu skala prioritas untuk dibahas Prolegda DPRD Karimun pada tahun anggaran 2017 mendatang.

“Tolong pak sekwan nanti dimasukkan dalam agenda prolegda ya biar nanti pada 2017 bisa kita bahas,” janji Azmi.

Pada akhir pertemuan, Fajar menyerahkan contoh Perda Ketenagakerjaan Kabupaten Tumenggung, Jawa Tengah kepada Azmi. (*) 

Penulis: Rachta Yahya
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved