Arif Dampingi Nurdin Jemput SK Sekdaprov ke Jakarta, Ini Detailnya

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Surat keputusan (SK) Presiden RI Joko Widodo tentang penetapan Arief Fadillah sebagai Sekdaprov Kepri akan diambil oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun pada Jumat (7/10/2016) mendatang.

Nurdin dan Arief akan mengambil SK tersebut di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta. Nurdin akan langsung menggunakan waktu tersebut untuk berkoordinasi dengan Mendagri RI, Tjahjo Kumolo tentang waktu pelantikan Sekdaprov Kepri ini.

"Saya dan Sekda akan mengambil SK itu di Kemendagri pada Jumat nanti. Saya juga berkoordinasi dengan Mendagri tentang waktu pelantikan. Mungkin pelantikannya akan digelar pekan depan," jelas Nurdin kepada awak media melalui telepon seluler dari Pulau Laut Natuna, Rabu (5/10/2016) sore.

Arief dilantik sebagai Sekdaprov Kepri dengan sejumlah pekerjaan rumah di hadapannya. Setelah dilantik, Arief langsung mengambil alih semua pekerjaan rumah yang saat ini tengah ditangani oleh Plt Sekdaprov Kepri, Reni Yusneli.

"Memang masa saya menjabat sebagai Plt Sekdaprov Kepri sudah sempat diperpanjang oleh Mendagri beberapa waktu lalu. Sebab, masa itu sudah mencapai 6 bulan. Masa perpanjangan itu akan sampai pada pelantikan Sekdaprov Kepri," ungkap Reni.

"Kalau Sekdaprov Kepri sudah dilantik, maka saya akan kembali ke tugas awal saya sebagai Asisten I Sekretariat Gubernur Kepri. Pekerjaan saya mulai agak longgar. Selama ini saya hanya menjabat Plt Sekdaprov Kepri," tegas Reni lagi.

Plt Sekdaprov Kepri itu mengaku tengah membahas APBD Perubahan 2016, APBD Murni 2017 dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di Pemprov Kepri. Tugas-tugas tersebut dengan sendirinya akan diambil alih oleh Arief setelah dilantik menjadi Sekdaprov Kepri.

Melihat betapa penting pekerja rumah yang harus diselesaikan oleh Sekdaprov Kepri, maka wakil ketua DPRD Kepri Husnizar Hood mendesak supaya Arief segera dilantik. Dia juga meminta Arief untuk langsung menyesuaikan diri dan menjalin komunikasi dengan DPRD Kepri agar proses pembahasan APBD P 2016 dan APBD Murni 2017 nanti bisa berjalan lancar.

"Selama ini kami agak kesulitan membahas APBD Perubahan 2016. Sebab, Sekdaprov Kepri belum ada. Peran Sekdaprov Kepri sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) sangat penting dalam pembahasan tersebut. Kalau pembahasan dipercepat maka pengucuran uang dan belanja di Pemprov Kepri akan dilakukan lebih awal," tegas wakil ketua DPRD Kepri itu. (*)