Xinjiang Bergolak, Polisi Cina Paksa Semua Warga Serahkan Paspor Mereka

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BEIJING-  Pemerintah Cina memaksa semua penduduk di kawasan bergolak Xinjiang untuk menyerahkan paspor mereka ke aparat kepolisian untuk "pengecekan dan menajemen".

"Siapa saja yang membutuhkan paspor harus meminta ke kantor polisi," demikian penjelasan seorang perwira polisi di distrik Aksu.

Sebagian besar dari 10 juta warga Muslim Uighur mengeluhkan diskriminasi ini.

Selain masalah paspor, pemerintah Cina juga menekan masalah kebudayaan dan keagamaan.

Kabar soal paspor ini dimuat harian Global Times menyusul maraknya laporan terkait pengendalian paspor di seluruh penjuru Xinjiang.

Pada pertengahan Oktober lalu, biro keamanan publik kota Shihezi memerintahkan warga menyerahkan paspor mereka kepada kepolisian.

"Warga yang menolak menyerahkan paspor akan mendapatkan konsekuensi misalnya larangan pergi ke luar negeri," demikian biro keamanan publik lewat akun media sosialnya.

Di media sosial, foto-foto yang menampilkan polisi di berbagai daerah dan ibu kota Xinjiang, Urumqi meminta warga menyerahkan paspor mereka.

Langkah pemerintah ini memicu pertanyaan dan kemarahan warga yang ditumpahkan lewat media sosial.

"Saya tak akan membuang uang dan waktu untuk mendapatkan paspor agar diawasi pemerintah atau meminta instruksi mereka setiap kali akan pergi ke luar negeri," ujar seorang pengguna situs Weibo dari distrik Tacheng.

"Jika warga negara tak bisa menikmati hak-hak dasarnya, bagaimana kami bisa hidup? Bisakah pemerintah memberi alasan yang masuk akal?" tambah dia.

"Xinjiang menjadi semakin aneh dan aneh setiap hari," ujar pengguna lain media sosial Weibo.

Pada Juni lalu, media pemerintah mengabarkan, warga keturunan Kazahk yang tinggal di kawasan perbatasan Xinjiang harus melaporkan diri ke polisi.

Warga keturunan Kazakh itu diminta menyerahkan sampel DNA, sidik jari, contoh suara, dan foto "tiga dimensi" jika ingin mendapatkan sejumlah dokumen, termasuk paspor.

Seorang pejabat di Xinjiang kepada Global Times mengatakan, kebijakan baru ini ditujukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan tersebut.