Merasa Diperlakukan Bak Orang Asing dalam Penerimaan Pegawai. Warga Dompak Temui Gubernur

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Belasan warga pulau Dompak mendatangi kantor Gubernur Kepri di pulau Dompak Tanjungpinang, Senin (19/12/2016) siang.

Mereka ingin bertemu Gubernur Kepri H Nurdin Basirun dan meminta kejelasan mengenai janjinya untuk mempekerjakan anak-anak Dompak.

Belasan warga itu diketuai Mukhtar, seorang mahasiswa yang berasal dari Dompak.

"Kami datang untuk bersilaturahim dengan Pak Gubernur dan Pak Sekdaprov (TS Arif Fadillah_red)," kata Mukhtar kepada Tribun.

Dia menjelaskan, belasan warga Dompak itu mempertanyakan standarisasi penerimaan tenaga harian lepas (THL) dan honorer di lingkup Pemprov Kepri.

Pertanyaan itu muncul setelah warga pulau ini menilai diperlakukan seperti orang asing oleh Pemprov Kepri.

Padahal, pusat pemerintahan provinsi itu berada persis di daerah Dompak.

"Apa sih standarisasi penerimaan honorer? Apakah THL dan tenaga honorer yang diterima itu memiliki kualitas pendidikan tinggi, punya kerabat atau tim sukses?" kata Mukhtar.

"Kok, kami orang Dompak diperlakukan seperti orang asing terkait kesempatan kerja di sini," kata Mukhtar.

Mukhtar mengaku pernah mengakomodir puluhan anak Dompak untuk berkerja di kantor gubernur Kepri.

Nama-nama mereka sudah diserahkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kepri.

Namun, sampai saat ini, nama-nama tersebut belum juga diproses.

"Dulu, saat bertemu Pak Gubernur, beliau langsung memerintahkan Kepala Dispora Kepri untuk menganggarkan usulan ini. Tetapi perintah ini terkesan dielakkan," kata Mukhtar.

Menurut Mukhar, gelagat pengelakan perintah Nurdin itu terlihat dari belum ada anak-anak Dompak yang dipanggil untuk bekerja.

Padahal beberapa pekan terakhir, sejumlah dinas, badan dan biro di Pemprov Kepri merekrut penerimaan THL dan tenaga honorer.

"Beberapa waktu terakhir, ada penerimaan tenaga honorer. Bahkan ada yang menerima sampai 100 orang. Mengapa anak-anak kami tidak diakomodir," kata Mukhtar.

Dia menegaskan, jatah penerimaan THL dan tenaga honorer itu mesti dibagi secara merata.

Jatah tersebut pun seharusnya juga diberikan kepada anak-anak Dompak.

"Kami kerja apa saja, mau cabut rumput pun tak apalah. Intinya ada kerja yang manusiawi bagi kami sesuai dengan kemampuan kami," ujar Mukhtar. (*) 

* Baca berita terkait di Harian TRIBUN BATAM edisi Selasa, 20 Desember 2016