Ogah Didikte Netanyahu, Amerika Serikat Enggan Veto Resolusi PBB Mengecam Pemukiman Israel
Jika sebelumnya selalu memveto resolusi PBB yang mengecam Israel, Amerika Serikat kini memberi "kado" akhir tahun dengan abstain saat voting DK
lihat foto
BATAM. TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON-Amerika Serikat membuat kejutan dengan abstain saat Dewan Keamanan PBB melakukan voting untuk mengeluarkan resolusi yang mendesak Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina, Jumat (23/12/2016).
Dikutip dari AFP, sikap AS ini seperti memperlihatkan kekecewaan Presiden AS Barack Obama terhadap Israel, yang dilampiaskan di akhir masa jabatannya.
Gedung Putih menyatakan bahwa Obama memutuskan untuk tidak melakukan veto, seperti yang selama ini dilakukan AS atas berbagai upaya veto yang mengecam Israel, beberapa jam sebelum pemungutan suara dilakukan.
Namun, pejabat AS menyebut bahwa pemerintahan Obama telah mengamati draf resolusi yang beredar setidaknya selama setahun terakhir itu. Saat draf itu dibicarakan, AS pun mengambil sikap.
Obama selama ini dikritik telah menjalankan kebijakan di Timur Tengah dengan tujuan melakukan isolasi terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun, Gedung Putih membantah.
Menurut Gedung Putih, sikap AS ini dilakukan karena telah kehabisan cara untuk meyakinkan Israel bahwa pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina merupakan aksi sabotase terhadap upaya membangun perdamaian di Timur Tengah.
"Perdana Menteri Netanyahu sebelumnya punya banyak kesempatan untuk melakukan kebijakan yang menyebabkan hasil berbeda seperti saat ini (resolusi DK PBB yang mengecam Israel)," kata Ben Rhodes, salah seorang penasihat Presiden Obama.
Ben Rhodes pun membantah AS sengaja melakukan ini di akhir masa jabatan Obama. Menurut Rhodes, AS akan melakukan hal terbaik untuk perdamaian di Timur Tengah.
"Jika hasil ini yang dicari AS, maka kami pasti telah melakukannya juga sejak lama," ucap Rhodes.
AS selama beberapa bulan terakhir memang memperingatkan Israel bahwa kebijakan mengenai permukiman itu hanya membahayakan harapan perdamaian terhadap "kesepakatan dua negara".
Bulan ini, Menteri Luar Negeri AS John Kerry dalam sebuah forum AS-Israel di Washington bahkan mengatakan bahwa unsur sayap kanan di pemerintahan Netanyahu seakan ingin mengakhiri upaya damai itu.
Israel sebelumnya telah menolak untuk mematuhi resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB. Netanyahu bahkan menuding resolusi itu sebagai resolusi anti-Israel yang memalukan.
Sebaliknya, menurut Gedung Putih, resolusi ini merupakan konsensus yang mencerminkan pandangan dunia yang menentang kebijakan Israel.
Namun, sikap Obama ini mendapat respons keras di dalam negeri. Dukungan terhadap Israel masih terbilang kuat di AS.
Presiden terpilih AS Donald Trump bahkan memperlihatkan dukungan kepada Israel. Setelah resolusi itu dihasilkan DK PBB, Trump menjanjikan perubahan di PBB setelah dia resmi menjabat pada 20 Januari 2017.
