BREAKING NEWS. Gubernur Nurdin Termangu, Fraksi Kembalikan Nota Keuangan RAPBD Kepri

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG-Pembahasan nota keuangan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) Kepri 2017 berlangsung alot.

Pada rapat paripurna beragenda pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan itu, kebanyakan fraksi mengembalikan lagi dokumen RAPBD ini.

Hal tersebut membuat Gubernur Kepri Nurdin Basirun duduk termangu di dalam ruang rapat paripurna, kantor DPRD Kepri Pulau Dompak Tanjungpinang, Rabu (18/1/2017) siang.

Fraksi PKB-PAN memberikan enam catatan sebelum meminta Pemprov Kepri memperbaiki dokumen RAPBD Kepri ini.

"Kami melihat bahwa realisasi pendapat asli daerah setiap tahun tidak naik secara signifikan dan potensi pajak daerah pun tidak dimaksimmalkan," kata Sirajuddin Nur, juru bicara PKB-PAN menyebutkan dua catatan awal.

Fraksi gabungan tersebut juga menilai 13 program perioritas Pemprov Kepri tisak dijabarkan secara jelas.

Secara khusus, Pemprov Kepri dianggap tidak bisa menjelaskan program-program untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kualitas manusia.

APBD yang tidak berpihak pada isu gender dan disabilitas, inkonsistensi antara APBD dan RPJMD serta tidak ada program unggulan di sektor maritim pun jadi catatan PKB-PAN.

"Kami tidak minta RAPBD dikembalikan. Kami minta agar pertanyaan-pertanyaan kami itu dijelaskan secara tertulis," tegas Sirajuddin.

Pandangan kritis lainnya disampaikan oleh fraksi PKS-PPP. (*)

Baca Berita Terkait di Harian Tribun Batam Edisi Kamis (19/1/2017)