Proses Hukum Ahok

Tjahjo Beri Contoh Gubernur Gorontalo Sikapi Desakan Pemberhentian Ahok

Tjahjo memberi contoh kasus yang dialami Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang tidak diberhentikan karena jaksa menuntut 8 bulan

Tjahjo Beri Contoh Gubernur Gorontalo Sikapi Desakan Pemberhentian Ahok
Dennis Destryawan/Tribunnews.com
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Gubernur DKI Tjahaja Purnama alias Ahok 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicoplas Manafe

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta menunggu pembacaan penuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum.

Jika Jaksa Penuntut Umum menuntut Ahok dengan hukuman di bawah lima tahun, maka status Ahok sebagai Gubernur DKI tidak berubah.

"Kalau ada pejabat yang OTT, kan ditahan, ya, diberhentikan. Pejabat terdakwa, ditahan, diberhentikan sementara. Terdakwa tidak ditahan, dituntut lima tahun, diberhentikan sementara sampai hukum tetap. Kalau dituntut di bawah lima tahun, dia tidak diberhentikan sampai keputusan hukum tetap," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/2/2017).

Tjahjo mengatakan, ada dua dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan.

Jika dua dakwaan tersebut tidak mencapai lima tahun masa hukuman saat pembacaan tuntutan nanti, maka Ahok akan kembali menjabat sebagai Gubernur DKI usai masa cutinya berakhir.

Tjahjo mengungkapkan kembalinya Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI akan diumumkan oleh Plt Gubernur DKI Soemarsono.

"Besok saja. Biar diumumkan Pak Soni (Soemarsono) saja," kata Tjahjo.

Ahok, kata Tjahjo, tidak akan diberhentikan sebagai Gubernur DKI Jakarta jika Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan di bawah 5 tahun.

Tjahjo memberi contoh kasus yang dialami Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang tidak diberhentikan karena jaksa menuntut 8 bulan atas dugaan pencemaran nama baik.

"Semua gubernur yang ada, misalnya Gorontalo, dia dituntut di bawah lima tahun, dan dia tidak ditahan, maka tidak diberhentikan," ucap Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/2/2017).

Hal tersebut, ujar Tjahjo, juga akan dilakukan kepada Ahok apabila tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak di atas 5 tahun hukuman Pidana.

Jika tetap diberhentikan karena asumsi sudah masuk tahapan dakwaan, Tjahjo merasa hal itu tidak adil dengan apa yang sudah diterapkan sebelumnya.

"Sekarang kalau anda tahu tahu saya berhentikan, tahu-tahu nanti jaksa menuntut empat tahun. Kan saya digugat. Iya dong, sayang harus adil dong," tutur Tjahjo.

Editor: Alfian Zainal
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved