Warga Akan Kawal Sembako ke Belakangpadang, Kami Siap Mati untuk Warga Hinterland

Laporan Tribun Batam, Zabur Anjasfianto

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Unsur pimpinan Kecamatan (Uspika) dan tokoh masyarakat Kecamatan Belakangpadang menemui anggota DPRD Batam, usai membahas permasalahan kelangkaan sembako bersama Gubernur Kepri Nurdin yang melakukan sidak, Senin (13/2/2017).

Pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua II DPRD Batam Iman Sutiawan yang didampingi anggota DPRD Batam lainnya, seperti Yunus Muda, Suhadi dan lainnya.

Dalam pertemuan itu, Camat Belakang Padang Sadiman mengaku tidak hanya sembako saja yang ditahan pihak Bea dan Cukai (BC) Batam.

Namun, buku untuk anak-anak sekolah juga ikut ditahan.

Bahkan, Jumat dua minggu lalu, daging sapi dan ayam untuk pesta pernikahan juga ikut disita.

"Warga kita mau pesta aja tidak bisa karena daging yang dipesan disita BC. Namun setelah dilakukan negosiasi untuk mencari solusi, pesanan daging itu bisa keluar," katanya.

Dia mengatakan, setelah ditangkap BC, pemilik barang sembako ini harus membayar pajak dan denda.

"Sempat dibayar pajak dan dendanya. Namun jumlahnya memberatkan pemilik barang. Pajak dibayar lebih dari Rp 1 juta, namun denda malah Rp 10 juta. Inilah membuat toko sembako tidak sanggup untuk menjual dengan harga sesuai pajak," katanya.

Baca: BC Batam Tangkap Sembako Belakangpadang Karena Tak Bayar PPN? KELIRU! Ini Alasannya

Baca: BC Tangkap Sembako ke Belakangpadang, Ampuan: Kok baru Sekarang, Ada Apa?

Hal senada juga disampaikan Yono, warga Belakang Padang.

Dia mengatakan, Belakangpadang bukan negara lain, masih masuk NKRI, kenapa harus dibedakan?

"Belakangpadang masih masuk wilayah Kota Batam. Kenapa harus dibedakan? Seharusnya ada kebijakan khusus untuk daerah pulau sekitar Batam," katanya.

Dia mengaku rela mati untuk kebutuhan masyarakat.