Larangan Ekspor Pasir Laut Masih Berlaku, Pemprov Kepri Nekat Beri Izin Tambang. Ini Jawabannya!

Kenapa Pemprov memberi izin tambang pasir laut, meski larangan ekspor pasir laut masih berlaku. Inilah jawabannya!

Larangan Ekspor Pasir Laut Masih Berlaku, Pemprov Kepri Nekat Beri Izin Tambang. Ini Jawabannya!
tribunnews batam / istimewa
Kegiatan Ekspor Pasir Laut. Foto Ilustrasi

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN - Teka-teki kenapa tambang pasir laut dibuka lagi di Karimun oleh Pemprov Kepri akhirnya menemui titik terang.

Berdasarkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Pemprov Kepri, Amjon, pasir laut rencananya akan diekspor. Hanya saja diekspor ke mana, Amjon mengaku belum mengetahui.

Sebaliknya, mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Karimun itu mengaku heran bagaimana caranya para pengusaha tersebut akan mengekspor pasir laut dikarenakan sampai saat ini larangan ekspor pasir laut belum dicabut pemerintah pusat.

"Katanya buat ekspor. Itu lah, saya juga tak ngerti gimana caranya ekspor, larangan ekspor pasir laut belum dicabut pusat sampai saat ini. Mereka (pengusaha tambang pasir laut, red) minta izin eksplorasi, ya kami kasih saja," kata Amjon belum lama ini di Karimun.

Amjon juga menegaskan izin yang diberikan pihaknya kepada 20 perusahaan masih bersifat eksplorasi atau penelitian kandungan pasir di sejumlah kawasan perairan Kabupaten Karimun. Sementara untuk tahap eksploitasi, dipastikannya masih jauh.

"Eksplorasi ini sudah ada sejak pejabat yang lama. Sekarang mereka mau OP (produksi,red). Untuk itu mereka harus penuhi empat syarat, pertama tidak melanggar tata ruang, kedua tidak berada di zona tangkap nelayan, ketiga tidak berada di zona olah gerak kapal dan keempat Amdal-nya disetujui. Makanya saya bilang untuk eksploitasi masih jauh," kata Amjon.

Selain itu perusahaan juga harus mendapat rekomendasi dari Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan Kepri dan meminta konsultan publik untuk mengecek apakah ada pasirnya atau tidak.

"Pasir laut ini ditutup masa (Presiden) Megawati melalui surat edaran bersama empat menteri, untuk membukanya harus melalui Keppres tidak bisa peraturan menteri. Nah, sampai sekarang kan belum ada Keppres-nya," ujar Amjon.

Perihal adanya perbedaan jumlah perusahaan yang minta rekomendasi Bupati Karimun oleh Pemprov Kepri, dikatakan Amjon berkaitan dengan tahapan yang berbeda pula.

"Sisanya sekitar 21 perusahaan lagi masih tahap pengurusan wilayah izin usaha pertambangan atau W-IUP sama kami, makanya baru sembilan yang minta rekomendasi," terang Amjon.

Amjon juga menegaskan sebagai orang asli Karimun, ia percaya kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun terkait izin eksplorasi pasir laut di sejumlah kawasan perairan Kabupaten Karimun bertujuan untuk meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat Karimun. (*)

Penulis: Rachta Yahya
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved