Perusahaan KETERLALUAN! Pencari Kerja Diwajibkan Pakai KTP Asli, Disdukcapil Meradang

Laporan Tribun Batam Danang Setiawan

BATAM. TRIBUNNEWS.COM. BATAM - Kisruh pembuatan KTP elektronik hingga saat ini belum juga ada ujungnya.

Lebih dari 100 ribu warga di Batam tak kunjung mendapatkan KTP mereka karena blanko e-KTP yang masih belum dikirim oleh Kementerian Dalam Negeri.

Keterlambatan ini karena lelang pengadaan blangko yang tak kunjung beres.

Warga yang teraniaya adalah yang baru mengurus KTP atau yang memperpanjang karena KTP mereka sudah kadaluarsa.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam memang memberi solusi dengan menerbitkan surat keterangan sebagai pengganti e-KTP.

Namun ternyata, tidak semua pihak bisa menerima surat itu.

Sebelumnya, penolakan terdengar dari kalangan perbankan.

Kini keluhan muncul dari para pencari kerja.

Sebab, ada perusahaan yang tidak mau menerima surat keterangan dari Disdukcapil dan tetap mewajibkan pencari kerja menyertakan KTP asli dalam berkas lamaran.

"Susah Bang, dijelaskan pun mereka tak peduli. Mereka tetap minta KTP asli," ujar Adi, warga Tiban yang ditemui Tribun di ruang tunggu Disdukcapil Batam, Senin (3/4/2017).

Menanggapi hal itu, M Teddy Nuh, Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk mengatakan kecewa dengan sikap perusahaan yang menolak surat keterangan sebagai pengganti KTP.

Teddy mengakui banyak mendengar keluhan warga dengan penolakan surat keterangan untuk melamar pekerjaan.

Menurut Teddy, seharusnya perusahaan tidak ada alasan untuk menolak surat keterangan untuk melamar pekerjaan.

"Dulu sudah saya sampaikan dan saya sosialisasikan melalui media dan radio, bahkan ke perusahaan-perusahaan. Bahwa sesuai perintah dari pusat bahwa perusahaan harus memahami keadaan yang saat ini. Saya dan Pak Kadis sempat marah mendengar ada perusahaan yang mewajibkan pelamar membawa KTP asli dan menolak surat keterangan dari kami," kata Teddy kepada Tribun.