Daniel Johan: Hasil Kajian IPB Cantrang Tak Merusak

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan menilai perpanjangan cantrang sampai akhir 2017 bukanlah jalan keluar yang baik.

Hal itu merespon pernyataan Presiden Joko Widodo yang disampaikan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

"Jalan keluar terbaik adalah cabut pelarangan tersebut, karena hasil kajian IPB kalau cantrang itu tidak merusak, yang dibutuhkan adalah pengaturan manage yang baik," kata Daniel melalui pesan singkat, Jumat (5/5/2017).

Daniel sulit berharap pemerintah sanggup mengganti 38 ribu kapal dan jaring (data Menko Kemaritiman) atau 34 ribu kapal (data Kepala Staf Kepresidenan).

"Ini yang kapalnya 10 GT kebawah, lalu yang diatas 10 GT bagaimana nelayan sanggup mengganti karena untuk modifikasi kapal dan jaring dibutuhkan Rp 3 miliar lebih. Yang ada sekarang aja nelayan masih banyak belum lunas kreditnya, manage wilayah tangkap, waktu penangkapan, dan pengaturan besarnya pemberat jaring," kata Politikus PKB itu.

Baca: Setelah ATM Bank Negara Bergabung, Ini Keuntungan yang Dipetik Nasabah

Baca: WOW. Fee Proyek Rp 1 Miliar Dibagikan Untuk Bayar THR Satpam

Baca: SADIS.Pembantu Aniaya Bocah Umur Dua Tahun hingga Patah Tulang. Penyebabnya Mengejutkan

Daniel menuturkan nelayan terus berteriak selama tiga tahun sengsara dan dikejar polisi layaknya penjahat.

Hal itu dikarenakan kebijakan sepihak yang salah tanpa kajian.

Menurut Daniel, persoalan cantrang akan terus muncul karena mencabut mata pencaharian dan kehidupan puluhan ribu nelayan tanpa jalan keluar yang baik.

"Cantrang menjadi urusan nggak perlu yang diciptakan dan merugikan pemerintah sendiri, menghabisi banyak energi. Padahal begitu banyak agenda penting pemerintah yang berharga buat rakyat yang perlu perhatian," kata Daniel.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2017) membenarkan bahwa dirinya bersama Presiden Jokowi membahas masalah penggunaan cantrang.

"Tadi saya menghadap Presiden. Dari hari Minggu saya sudah memohon waktu dan arahan dari Presiden," ujar Susi.

Dari pertemuan itu, Susi mengungkapkan instruksi Presiden Jokowi bahwa penggunaan cantrang diperpanjang, khusus di daerah Jawa Tengah saja.

"Kami perpanjang cantrang sampai akhir 2017. Dan itu terutama untuk wilayah Jawa Tengah saja," kata Susi. (*)