Tarif Listrik Batam Naik

Bright PLN Rugi? Anggaran untuk Dewan Direksi Saja Rp 6,5 Miliar, Karyawan Rp 119 Miliar

Belum lagi ada instasi dan lembaga yang tidak membayar listrik. Ada kerja sama Bright PLN Batam dengan pihak tertentu dalam mencuri listrik.

Bright PLN Rugi? Anggaran untuk Dewan Direksi Saja Rp 6,5 Miliar, Karyawan Rp 119 Miliar
Tribun Batam/Argianto DA Nugroho
Aksi demonstrasi di depan Graha Kepri Batam Centre, menolak kenaikan tarif listrik, Selasa (16/5/2017). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Said Abdullah Dahlawi, koordinator lapangan (Korlap) Aliansi Masyarakat Peduli Kepri (AMPLI) memiliki beberapa alasan mendasar menolak kenaikan kenaikan tarif listrik di Batam.

Said menyoroti tentang produk peraturan gubernur (Pergub) Nomor 21 Tahun 2017 Tentang TDL Listrik Batam.

Dia menilai produk Pergub yang memutuskan kenaikan tarif listrik sebesar 45,6 persen tersebut cacat hukum.

“Rekomendasi yang diserahkan kepada gubernur Kepri adalah hasil dari sebuah pandangan bersama yang dikukuhkan dalam sebuah rapat paripurna dan bukan rapat pimpinan dewan,” ungkap Said kepada Tribun.

Baca: Warga Batam Demo Lagi, Tanggapan Gubernur Nurdin Dingin

Baca: Rudi: Saya Takkan Menyerah. Siapa Bilang Tarif Listrik Tak Bisa Turun Lagi

Baca: Massa Ultimatum Gubernur Nurdin: Kami Ini Pendukung Ayah Sani, Bukan Nurdin

Selain produk Pergub yang cacat hukum, Said juga mendasarkan alasannya pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2012, khususnya pasal 41 ayat 2.

Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan menteri, gubernur dan wali kota dalam menetapkan tarif listrik.

Yakni, keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik, kepentingan dan kemampuan masyarakat, kaidah industri dan niaga yang sehat, biaya pokok penyediaan tenaga listrik, efisiensi pengusahaan, skala pengusahaan dan interkoneksi sistem dan tersedianya sumber dana untuk investasi.

“Semua poin itu sudah diperhatikan dalam kajian. Namun poin yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, disisihkan dan tidak dimasukkan. Tidak ada kajian juga tentang masyarakat,” tegas Said lagi.

Staf ahli senator Hardi Hood itu mengaku pernah membuat kajian dan mengenai tarif listrik yang diberlakukan di Batam sebelum menggalang aksi unjuk rasa.

Dia menjelaskan, berdasarkan data yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tertera bahwa biaya pokok produksi untuk sumber listrik yang berbahan bakar gas dan batubara Rp 800 per kwh, berbahan bakar solar sebesar Rp 2000 per kwh.

“Saya sudah menyelidiki, di Batam sekitar 30 persen sumber listrik berbahan bakar batubara, 69 persen sumber listrik berbahan bakar gas dan 0,3 persen sumber listrik berbahan bakar solar,” rinci Said.

Menurut Said, ketiga hal tersebut harus diperhatikan dalam melakukan kajian untuk menentukan kenaikan tarif listrik di Batam.

Ketiga hal ini pulalah yang harus dijadikan sebagai pertimbangan untuk tidak membandingkan tarif listrik di Batam dan kabupaten/kota lain di Kepri.

“Selain itu, saya tahu, wilayah kerja Bright PLN Batam adalah Batam, Rempang dan Galang. Namun, Bright PLN Batam mengembangkan listrik di delapan wilayah lain yang bukan termasuk wilayah kerjanya. Misalnya Pulau Manis, Fantasi Island dan lain-lain,” sebut Said keheranan.

Said mempertanyakan asal-usul uang yang dipakai oleh Bright PLN Batam untuk mengembangkan listrik di wilayah-wilayah tersebut.

Dia meyakini, uang tersebut merupakan hasil pinjaman dari pihak lain dan untuk menutupi pinjaman itu, Bright PLN Batam justru mengeruk uang dari masyarakat yang tidak berkecukupan.

“Saya minta agar Bright PLN Batam membuka data-datanya. Tetapi data-data itu justru tidak pernah dibeberkan. Saya tanya data masyarakat miskin saja, mereka tidak tahu. Saya juga punya kajian kok,” tegas Said.

Selain membeberkan usaha Bright PLN Batam, Said lalu menyebutkan juga beberapa potensi yang menjadi sumber keuntungan bagi anak perusahaan PLN Persero itu.

Misalnya, biaya jual daya, biaya beban, denda yang dipungut dari konsumen dan ada uang jaminan pemasangan pelanggan baru yang didepositokan.

“Belum lagi ada instasi dan lembaga yang tidak membayar listrik. Ada kerja sama Bright PLN Batam dengan pihak tertentu dalam mencuri listrik. Nah, biayanya justru ditimpakan kepada masyarakat miskin,” tambah Said.

Keuntungan yang sudah diperoleh Bright PLN Batam bisa ditunjukkan Said melalui kisaran dewan direksi, dewan komisaris dan karyawan Bright PLN Batam.

Dia menyebutkan, pada 2015 lalu, alokasi dana yang dikucurkan untuk empat dewan direksi sebesar Rp 6,5 miliar, tiga komisaris sebesar Rp 2,1 miliar dan 315 karyawannya mencapai Rp 119 miliar.

“Coba bagikan saja, berapa gaji yang diterima oleh dewan direksi, komisaris dan karyawan Bright PLN Batam. Itu sudah termasuk komisi untuk keuntungan yang dicapai selama tahun tersebut,” tegas Said.

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved