Tarif Listrik Batam Naik

Said: Teganya Gubernur Membohongi Rakyatnya Sendiri

Said menambahkan lagi, untuk golongan rumah tangga yang memiliki kekuatan arus listrik 10 ampere, kebijakan tersebut tidak diberlakukan.

Said: Teganya Gubernur Membohongi Rakyatnya Sendiri
Tribun Batam/Argianto DA Nugroho
Walikota Batam HM Rudi menemui warga yang kembali menggelar demo kenaikan tarif listrik di tengah hujan, Rabu (24/5/2017). 

Laporan Thomm Limahekin

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Kebijakan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun yang setengah hati menurunkan tarif listrik Kota Batam juga mendapat reaksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Listrik (Ampli), Said Abullah Dahlawi.

Sebab, penurunan tarif listrik yang tertuang dalam kebijakan terbaru itu hanya mencakup golongan rumah tangga yang memiliki kekuatan arus listrik sebesar 6 ampere.

“Setelah kami baca surat edaran yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri, Amjon pada hari ini, kami akhirnya tahu bahwa penurunan tarif itu hanya berlaku pada golongan rumah tangga 6 ampere,” jelas Said kepada Tribun, pada Rabu (24/5/2017) malam.

Said menambahkan lagi, untuk golongan rumah tangga yang memiliki kekuatan arus listrik 10 ampere, kebijakan tersebut tidak diberlakukan.

Baca: Warga Batam Ternyata Dibodoh-bodohi Gubernur. Tarif Listrik yang Turun Hanya Golongan R1

Baca: Pergub Kenaikan Listrik Tak Berubah, Hanya Angkanya yang Digeser. Seperti Apa?

Golongan ini masih terkena kenaikan tarif listrik sebesar 30 persen dan akan naik lagi pada Juli 2017 ini.

”Golongan rumah tangga 10 ampere tetap terkena kenaikan 30 persen. Bahkan tarifnya akan naik lagi sampai 45 persen,” ujar Said.

Korlap Ampli ini mempersoalkan lagi isi surat edaran yang dikeluarkan oleh kepala Dinas ESDM Kepri tersebut.

Sebab, di dalam surat itu dibunyikan bahwa peraturan gubernur (pergub) Nomor 21 Tahun 2017 tentang tarif TDL Batam tidak direvisi.

Itu berarti pemerintah provinsi Kepri akan tetap memberlakukan kenaikan tarif listrik di Batam sebesar 45 persen, namun waktu pemberlakuannya sajalah yang dipertimbangkan lagi.

“Kami menilai surat edara itu hanyalah suatu pembohongan saja. Teganya seorang gubernur menipu rakyatnya seperti ini,” tegas staf ahli senator Hardi Hood, anggota DPR RI asal Kepri itu.

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved