Kami Upload dari Pinang Juga Lelet, Rekanan Anambas Datangi LPSE soal Puskesmas Jemaja Timur

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS - ‎Sejumlah rekanan mendatangi kantor Unit Layanan Pengadaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (ULP-LPSE) Kabupaten Kepulauan Anambas Kamis (13/7/2017) siang. Kedatangan mereka guna meminta penjelasan kepada petugas IT pada kantor tersebut terkait dokumen penawaran perusahaannya yang mereka nilai janggal serta sarat dengan dugaan permainan.

Roni, kuasa PT. Barata Jaya Perkasa pun terlihat meluapkan keluhannya ketika berada di ruang pertemuan kantor yang berada di gedung Pelangi yang berlokasi di Jalan Selayang Pandang Kecamatan Siantan itu. ‎Salahsatu keluhan yang ia sampaikan mengenai proses upload dokumen terkait paket proyek pembangunan Puskesmas Jemaja Timur yang sulit dilakukan meski tengah berada di Tanjungpinang.

Pihaknya pun sempat meminta bantuan kepada petugas LPSE yang dibantu dimasukkan via pesan elektronik melalui telefon genggam cerdas miliknya ke komputer. Pihaknya pun menuding, petugas LPSE tersebut telah merubah file dokumen. "Kami minta bantu ke dia. Dikirimnya via email melalui teleponnya. Kemudian dimasukkan ke USB ke komputer. Kami bilang sudah masuk, sudah. Oke dia bilang. Mudah-mudahan bisa masuk," ujarnya.

"Jadwal lelang pengumuman pun, turut dikeluhkan oleh rekanan tersebut. Ia mengatakan, jadwal lelang pengumuman tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017, namun baru muncul pada tanggal 6 Juli 2017. Roni pun menuding, pihak LPSE yang pada bagian informasi dan telekomunikasi tersebut bermain dengan salahsatu rekanan yang diketahui kerap kali menyusun dokumen perencanaan terkait proyek pembangunan di Anambas.

"Kami pegang kok bukti-buktinya. Makanya kami berani sampaikan itu. Yang bersangkutan sebelumnya pernah bekerja di perusahaan itu. Tentu kecurigaan kami ke arah sana," tegasnya.

"Keluhan yang disampaikan oleh rekanan itu pun, coba dijelaskan oleh Lia Ketua LPSE Kabupaten Kepulauan Anambas. Ia menjelaskan, mengenai jadwal lelang merupakan kewenangan kelompok kerja (pokja) OPD terkait untuk menetapkan hal itu. Pihaknya pun menilai, keluhan yang disampaikan oleh rekanan tersebut merupakan salah paham yang bisa dijelaskan.

"Yang menetapkan jadwal lelang itu Pokja. Mungkin bapak-bapak sekalian bisa menanyakan hal itu ke Pokja," ungkapnya.

Sementara Manda, pegawai LPSE membantah ‎bila dirinya membantu salahsatu rekanan seperti yang dituduhkan oleh rekanan. Pihaknya tidak mengelak bahwa sebelum menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), ia pernah bekerja di perusahaan tersebut. "Memang saya pernah bekerja di sana. Tetapi saya berusaha profesional dengan apa yang telah diamanahkan kepada saya. Bapak-bapak bisa cek langsung apakah saya pernah membantu dalam proses lelang. Silahkan juga dicek di buku tamu yang ada di bawah," ungkapnya.

"Ia menjelaskan, pihak rekanan memang datang kepadanya untuk meminta bantuan untuk mengupload penawaran paket lelang. Ia pun berinisiatif untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan atau sesuatu apa pun. "Ada dua file, saya inisiatif membantu niatnya. Abang ketika datang ke saya tidak membawa apa-apa kan. Baik laptop atau flashdisc. Tidak ada merubah sama sekali. Murni niat saya hanya membantu menggunakan telefon genggam saya, menggunakan paket data seluler saya untuk memasukkan dokumen penawaran itu," bebernya.

Surya rekanan lainnya menyarankan kepada ULP maupun pokja agar waktu jadwal lelang dapat disesuaikan dengan baik. Menurutnya, setiap jadwal lelang yang perencanaannya dikerjakan oleh salahsatu perusahaan yang kerap memenangkan paket proyek di Anambas, waktu jadwal pelelangan kerap kali dibuat sempit, sehingga muncul kecurigaan dari rekanan lainnya.

"Mungkin ini catatan. Setiap kali lelang yang perencanaanya perusahaan itu, waktunya tetap mepet punya. Alangkah baiknya koordinasi lah. Ini sudah dua kali kejadian," ungkapnya. (*)