Korupsi Proyek KTP Elektronik
Aburizal Bakrie: Tidak Perlu Ada Munaslub Golkar Sikapi Penetapan Tersangka Setya Novanto
Mengenai Munaslub, saya meminta kepada DPP untuk menyelesaikan tugasnya hingga selesai sebagaimana diamanatkan dalam Munaslub yang lalu
Laporan Amriyono Prakoso
BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie menganggap tidak perlu ada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar terkait penetapan tersangka Setya Novanto.
Ical sapaan akrab Aburizal Bakrie justru meminta agar Setya Novanto menyelesaikan tugasnya hingga akhir masa bakti.
Hal tersebut berdasar hasil rapat pleno DPP partai Golkar yang menegaskan tidak ada Munaslub untuk mengganti kepemimpinan.
"Mengenai Munaslub, saya meminta kepada DPP untuk menyelesaikan tugasnya hingga selesai sebagaimana diamanatkan dalam Munaslub yang lalu," kata Ical di kediamannya, Jakarta, Selasa (18/7/2017).
Baca: Setya Novanto Berstatus Tersangka, Golkar Harus Punya Pimpinan Baru
Baca: Setya Novanto Tersangka, Nurul Arifin Kaget. Lihat Videonya
Ical mengakui masih ada perbedaan di antara kader Golkar baik di tingkat pusat maupun daerah.
Tetapi, dengan adanya hasil rapt pleno DPP Partai Golkar seluruh kader dan pengurus harus tunduk dengan keputusan yang dihasilkan.
"Kalau sudah ada putusan pleno DPP itu ya berarti semuanya sepakat," jelasnya.
Baca: Senyum Setya Novanto Saat Jelaskan Penetapan Dirinya Sebagai Tersangka Korupsi Proyek KTP
Dia berharap apa yang dilakukan DPP Partai Golkar mendapat dukungan dari kader dan pengurus Golkar di seluruh lapisan agar semua kebijakan partai berjalan baik.
Diketahui, Partai Golkar menggelar rapat Pleno dalam rangka menyikapi penetapan tersangka Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setya Novanto menjadi tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik atau e-KTP.