Mengejutkan! Pemko Tanjungpinang Masih Ketergantungan Guru Honor, Ada Apa?

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG-Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang HZ Dadang AG menjelaskan, saat ini Pemerintah Kota Tanjungpinang kekurangan 500 orang tenaga pengajar atau guru. Utamanya adalah guru Sekolah Dasar (SD).

Baca: Terobos Singapura Lewat Pipa Perbatasan, Pria Asal Indonesia Ini Gegerkan Singapura. Dari Batam?

Baca: Jangan Tertawa! Karyawan Google Ada Hanya Lulusan SMA. Gajinya Bikin Ampun-ampun!

Baca: Terungkap! Inilah 3 Ciri Orang Rentan Selingkuh, Nomor 1 Waspadalah!

Baca: Cucu Aburizal Bakrie Sekolah di SD Swasta Termahal Ini, Biaya SPP-nya Bikin Anda Pegang Jidat!

"Sebagian mereka (guru) sudah memasuki pensiun. Tahun ini saja sekitar 50 orang guru SD pensiun, tahun depan 50 orang lagi. Kalau secara keseluruhan, kita kekurangan sekitar 500-an guru," katanya, Selasa (29/8/2018).

Menurutnya, Dinas Pendidikan tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Pusat terkait masalah tersebut.

Kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Pemko Tanjungpinang sudah mengajukan permohonan penerimaan CPNS khusus guru tersebut.

"Namun memang sampai sekarang belum ada jawaban. Tapi sudah diajukan untuk penerimaan. Kita minta ini diprioritaskan," katanya.

Selain itu, kepada Pemprov Kepri, pihaknya juga sudah meminta bantuan penambahan guru honor khusus SD dan SMP. Sehingga setidaknya bisa terbantu memenuhi kekurangan guru.

"Kita minta kalau terima honor tidak SMA saja, namun juga untuk SD dan SMP jadi bisa ditugaskan di Tanjungpinang," kata Dadang.

Seandainya upaya tersebut tidak juga berhasil, maka mau tidak mau Pemko Tanjungpinang harus mengangkat guru honor untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Namun yang masih harus di perhitungkan adalah masalah anggarannya. Saat ini juga, selain guru PNS, Pemko Tanjungpinang masih memberdayakan guru honor. Karena guru berstatus PNS atau ASN belum mencukupi.

"Memang beberapa tahun ini ada banyak guru SD pensiun. Itu merupakan akumulasi pengangkatan saat Inpres. Jadi pas pensiun sama-sama pensiun," katanya.

Selain kekurangan guru, lanjut Dadang unit gedung SD juga masih kurang. Khususnya di kawasan Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Karena keterbatasan anggaran daerah, maka pembangunan gedung baru tersebut sedang diusulkan ke Pemerintah Pusat.

"Kita terus kejar ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk USB ini. Selain itu RKB kita kejar juga. Alhamdulillah saat ini RKB sudah cukup," katanya. (*)