Operasi Tangkap Tangan KPK
Siti Masitha Ditangkap, Warga Kota Tegal Jingkrak-jingkrak dan Gundul Sampai Polisi Lakukan Ini
Bukannya prihatin terhadap penangkapan walikota cantik ini, berita itu justru membuat sejumlah warga Kota Tegal dan ratusan PNS di Pemko Tegal gembira
BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TEGAL - Berita operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Walikota Tegal Siti Masitha cepat tersebar.
Bukannya prihatin terhadap penangkapan walikota cantik ini, berita itu justru membuat sejumlah warga Kota Tegal dan ratusan PNS di Pemko Tegal gembira.
Mereka mendatangi rumah dinas Wali Kota Tegal di Kompleks Balai Kota Tegal, Selasa (29/8/2017).
Sambil membentangkan spanduk bertuliskan 'Keadilan untuk Rakyat Kota Tegal', mereka juga mlompat-lompat bersuka cita sambil menumpahkan teriakan-teriakan. "Hidup rakyat," teriak mereka.
Baca: TERUNGKAP! Begini Kedekatan Walikota Tegal Siti Masitha dengan Sosok Pria yang Ikut Terjaring KPK
Baca: Siti Masitha Ditangkap KPK, PNS dan Warga Malah Aksi Gundul di Depan Rumah Dinas Wako
Sejumlah warga bahkan beberapa kali menyalakan kembang api di depan rumah dinas wali kota.
"Kami merasa sangat lega," kata seorang warga dari Komite Penyelamat Kota Tegal, Yuskon.
Menurutnya, Masitha pernah membuka acara tentang korupsi dan wanti-wanti agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kota Tegal tidak melakukan korupsi. "Padahal dia yang korupsi. Kebenaran akhirnya terungkap," ucapnya.
Eforia penangkapan Siti Masitha ini berlanjut hingga Rabu siang.
Warga dan PNS menggelar aksi gundul rambut dan mencopot foto Siti Masitha di setiap ruangan di Balai Kota Tegal.

Meskipun terkenal sebagai walikota yang anggun dan kerap mengadakan sejumlah kegiatan sosial, walikota yang akrab dipanggil Bunda Sitha ini juga sering menuai kontroversi.
Bunda Sitha dinilai pemimpin yang arogan dan tidak manusiawi.
Salah satu yang membuat heboh adalah kebijakannya mencopot 15 pejabat eselon II dan III dan me-nonjob-kan mereka, beberapa waktu lalu.
Ia juga mencopot jabatan Dirut PDAM karena kebijakannya tidak sesuai dengan keinginan walikota.