BPJS Kesehatan Inginkan Cost Sharing 8 Penyakit Kronis untuk Solusi Jangka Panjang

BPJS Kesehatan masih menanggung pembiayaan program tersebut secara penuh, termasuk dengan delapan jenis penyakit katastropik.

BPJS Kesehatan Inginkan Cost Sharing 8 Penyakit Kronis untuk Solusi Jangka Panjang
tribun batam/afrizal
Grafis delapan penyakit kronis yang rencananya tidak ditanggung BPJS Kesehatan sepenuhnya. 

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA- Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nopi Hidayat memastikan pihaknya tidak akan membebani masyarakat maupun peserta program ini dalam menopang pembiayaan BPJS Kesehatan terutama menambal defisit keuangan yang mencapai Rp 9 triliun.

Termasuk pihaknya tidak akan menaikkan iuran bulanan para peserta maupun cost sharing (membebankan biaya perobatan sebagian kepada peserta) dalam waktu dekat.

Baca: Selain Jamin Tanggung Semua Biaya Perobatan Penyakit Kronis, BPJS Kesehatan Janji tak Naikkan Iuran

Nopi menyebutkan, cost sharing  atau pelibatan peserta BPJS mendanai biaya perawatan khususnya untuk delapan penyakit yang butuh perawatan medis lama dan berbiaya tinggi (katastropik), pun baru sekedar kajian dan tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.

"Prinsipnya, pemerintah sampai saat ini tidak akan membebani masyarakat sehingga tidak akan diberlakukan dalam waktu dekat ini. Di negara-negara lain, ada yang membebankan pada masyarakat mampu, ada pemerintah yang menanggungnya," kata Nopi saat dihubungi Kompas.com pada Senin (27/11/2017).

Nopi memastikan, BPJS Kesehatan masih menanggung pembiayaan program tersebut secara penuh, termasuk dengan delapan jenis penyakit katastropik.

Baca: ASYIK! Dirut BPJS Kesehatan Jamin Biaya Perobatan 8 Penyakit Kronis Ini Tetap Ditanggung 100 Persen

Pembicaraan mengenai cost sharing dan sejenisnya merupakan kajian untuk kebijakan jangka panjang, dengan merujuk negara lain yang sudah terlebih dahulu menerapkan hal tersebut.

Selain dengan cost sharing, BPJS Kesehatan juga mengkaji kemungkinan lain, seperti memanfaatkan pendanaan dari penerimaan cukai rokok yang termasuk kategori pajak dosa atau sin tax.

Baca: BPJS Kesehatan Defisit Rp 9 T, Ekonom: Perlu Pajak Dosa untuk Menutupinya. Ini Detail Logisnya!

Alternatif lain, bisa dengan berbagi beban bersama pemerintah daerah dengan mewajibkan sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pembiayaan BPJS Kesehatan.

"BPJS Kesehatan menjamin sampai dengan sekarang pembayaran itu 100 persen. Masyarakat tetap tenang," tutur Nopi.

(kompas.com/Andri Donnal Putera)

Editor:
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved