Breaking News:

Data BPN, Pulau Ajab Berstatus Hutan Lindung. Kok Bisa-bisanya Dijual Secara Online?

Kisruh penjualan Pulau Ajab di situs www.privateislandonline.com masih membingungkan pemerintah Kabupaten Bintan dan instansi terkait

Penulis: Aminudin | Editor: Alfian Zainal
privateislandonline.com

Laporan Wartawan Tribun Batam Aminuddin, Bintan

TRIBUNBATAM.id, BINTAN - Kisruh penjualan Pulau Ajab di situs www.privateislandonline.com masih membingungkan pemerintah Kabupaten Bintan dan instansi terkait lainnya.

Soalnya, sampai sekarang belum diketahui pihak yang mengklaim sebagai pemilik pulau tersebut.

Hal terbaru, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bintan sejauh ini belum mengeluarkan sertifikat apapun atas lahan pulau tak berpenghuni di Kecamatan Mantang tersebut.

Seperti diketahui, pulau ini dijual oleh situs online yang berbasis di Kanada seharga 3,3 juta dolar AS atau sekitar Rp 44 miliar.

Baca: Terkait Penjualan Pulau Ajab, Ini Jawaban Private Island yang Berbasis di Kanada

Baca: BREAKINGNEWS: Tak Hanya Jual, Pulau Ajab di Situs Ini Juga Ada Simulasi KPR-nya!

Baca: Soal Pulau Ajab Dijual Situs Online Asing, Mengejutkan Bupati Bintan Langsung Kutip Pasal 33 Ini!

"Sampai saat ini kita tidak menemukan ada sertifikat. Tapi nanti kita cek lagi kalau mungkin itu di tahun=tahun yang lalu. Dulu kan masih masuk Kabupaten Kepulauan Riau. Ini yang mau kita kroscek lagi," kata Kepala BPN Bintan melalui Kasubag Triabudi kepada Tribunbatam.id, Kamis (18/1/2018).

Terkait adanya masyarakat yang menyatakan memiliki lahan di Pulau Ajab itu, BPN mempersilakan untuk datang agar bisa dicek bersama.

"Kalau menurut kami sih, agar lebih jelas, alangkah baiknya apabila ada masyarakat yang memiliki sertifikat, dikroscekan ke kami agar bisa dilihat. Kita bandingkan dengan arsip kita," kata Triabudi.

Selain itu, lahan Pulau Ajab dalam database BPN masuk dalam kawasan hutan lindung.

Secara legal, kawasan hutan lindung tidak bisa dimiliki secara pribadi.

Yang ada adalah pengelolaan masyarakat dengan tetap memenuhi ketentuan aturan dari pemerintahan setempat serta undang undang kehutanan dan lingkungan hidup.

"Secara legal, status hutamn lindung nggak bisa disertififikatkan," kata Triabudi. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved