SBY Tabur 'Genderang Perang'

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menempuh langkah hukum atas proses hukum yang berkembang terkait pengusutan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

SBY merasa difitnah atas tuduhan melakukan intervensi dalam proyek e-KTP sewaktu menjabat presiden.

"Tidak pernah namanya SBY ikut-ikutan ngurusi proyek, melakukan intervensi atas proyek," kata SBY dalam jumpa pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Selasa (8/2/2018).

Saat itu, SBY didampingi istrinya, Ani Yudhoyono; putranya, Agus Harimurti dan Edhi Baskoro (Ibas); Sekjen DPP Demokrat Hinca Panjaitan; dan para pengurus dan kader Demokrat dari sejumlah daerah.

Baca: Usai Laporkan Pengacara Setya Novanto, SBY: Saya Kalah Kalau yang Saya Hadapi Konspirasi Besar

Baca: SBY: Perilaku Setya Novanto Ibarat Air Susu Dibalas Air Tuba

SBY menegaskan tidak pernah ada penyimpangan proyek e-KTP yang dilaporkan kepadanya selama menjabat presiden.

Setelah namanya muncul dalam persidangan kasus e-KTP, SBY mengaku meminta penjelasan soal proyek e-KTP kepada para mantan pembantunya.

SBY telah bertemu mantan Menko Polhukam, mantan Mendagri, mantan Jaksa Agung, mantan Mensesneg, mantan Sekretaris Kabinet, dan mantan Menko Perekenomian.

Pasalnya, ia mengaku tidak tahu dan tidak mau masuk wilayah teknis proyek.

"Semua menjelaskan, memberi testimoni," kata SBY.

Baca: Namanya Disebut di Sidang Setya Novanto, SBY Meradang: Ini Di-set Up, Penuh Rekayasa

Dalam jumpa pers tersebut, SBY kembali menceritakan berbagai tuduhan yang pernah diarahkan kepadanya.

SBY curhat pernah dituduh menggerakkan dan mendanai aksi massa terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama, dituduh menggerakkan orang melakukan pengeboman Istana.

Kemudian curhat soal aksi demo sejumlah orang di depan rumahnya di Jakarta, hingga pernyataan mantan Ketua KPK Antazari Azhar yang menyudutkannya.