Polisi Geledah Rumah Najib Razak. Dr M Akan Pulangkan Puluhan Triliun Dana 1MDB dari Luar Negeri

TRIBUNBATAM.id, KUALA LUMPUR - Kehadiran belasan mobil polisi di kediaman mantan Perdana Menteri Najib Razak, Rabu (16/5/2018) mulai terjawab.

Polisi melakukan penggeledahan di kediaman Najib usai Salat Tarawih di Jalan Langgak Duta, Kuala Lumpur, untuk mencari bukti dan dokumen terkait kasus 1MDB.

Hingga Kamis dinihari, saat berita ini ditulis, penggeledahan masih berlangsung.

Sebuah sumber, seperti dilansir freemalaysiatoday.com menyebutkan, polisi melakukan penggeledahan dan membawa sejumlah barang dari kediaman Najib menggunakan sebuah truk.

Sumber itu mengatakan polisi tiba di beberapa mobil dan sebuah truk Black Maria, sekitar pukul 10 malam dan mulai melakukan penggeledahan satu jam kemudian, setelah kedatangan pengacara Najib, Harpal Singh Grewal.

"Pencarian dilakukan di bawah UU Anti-Pencucian Uang," kata sumber tersebut.

Kendati demikian, sumber itu memastikan bahwa tidak ada penangkapan malam ini.

Baca: Malam-malam, Banyak Mobil dan Polisi di Kediaman Najib Razak. Ada Apa?

Baca: Bebas dari Penjara, Anwar Ibrahim Tak Mau Ganggu Pemerintahan Mahathir: Saya Mau Makan Enak

Para wartawan JUGA berkumpul di kediaman Najib setelah melihat iting-iringan belasan mobil yang dikawal mobil patroli.

Kepala Reserse Ekonomi Bukit Aman, Amar Singh Ishar Singh membenarkan bahwa kedatangan polisi ke rumah Najib untuk melakukan penggeledahan.

Penggeledahan tersebutr, seperti dilansir NTSP, untuk mendapatkan bukti serta dokumen berkaitan penyelidikan terhadap Najib.

Namun Amar Singh enggan mengulas lebih rinci terkait kasus ini.

Pada Rabu sore, sebuah lori juga tiba di kediaman Najib untuk memuat sejumlah barang.

Malamnya, setelah Najib mengikuti Salat Tarawih di masjid dekat rumahnya, belasan mobil yang diduga anggota kepolisian, masuk ke kediaman Najib.

Tak lama kemudian, sekitar pukul 23.00 waktu setempat, tiba beberapa mobil lainnya yang diduga pengacara Najib.

Media lokal Malaysia menyebutkan, lebih dari 15 mobil dan lori polisi tiba di kediaman Najib.

Banyak Penyelewengan

Penggeledahan Najib ini dilakukan setelah kepolisian membuka audit 1MDB atas perintah Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

Pada Rabu sore, Mahathir menjelaskan bahwa banyak anomali dan penyelewengan dalam 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Ia sudah mendapat laporan awal dari kepolisian, termasuk membaca laporan audit yang saat ini sudah ditetapkan sebagai dokumen terbuka.

"Kita akan mengambil tindakan dan membuat laporan polisi. Jika dari hasil penyelidikan polisi merasa perlu melakukan penangkapan, polisi boleh menangkap mereka yang bersalah,” katanya kepada wartawan, seperti dilansir The Star Malaysia.

Mahathir juga bertekad membawa pulang semua dana 1MDB yang berada di luar negeri.

Ditengarai, uang tersebut menyebar di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Singapura dan Swiss.

Jumlahnya sangat besar. Di AS saja, kata Mahathir, mencapai 4,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 63 triliun.

Perkembangan lain, bekas Kepala Eksekutif 1MDB dan seorang pejabat lainnya juga dicekal oleh pihak Imigrasi, menyusul pencekalan Najib.

Berarti sudah lima orang yang dicekal saat ini, yakni Najib dan istrinya, Rosma Mochsin serta mantan CEO 1MDB Arul Kanda Kandasamy.

Hasil audit ini sebelumnya sudah disampaikan ke parlemen, namun kemudian disegel di bawah undang-undang rahasia negara.

Skandal 1MDB ini membuat heboh sejak 2015 lalu setelah sejumlah negara menemukan aliran dana ilegal dari lembaga investasi prestisius Najib tersebut.

Keterlibatan Najib mencuat ke permukaan setelah ditemukannya transfer dana 1DMB ke rekening pribadinya sebesar 600 juta dolar AS.

Namun, Kejaksaan Agung Malaysia menghentikan penyelidikan awaql 2016 lalu dan menegaskan tidak ada pelanggaran hukum dalam firma tersebut.

Setelah Nanib terguling pada Pemilu Rabu pekan lalu, PM Mahathir langsung memerintahkan polisi membuka segel audit 1MDB.

Mahathir mengabaikan Kejagung, bahkan dengan sinis mengatakan bahwa pemerintahannya tidak memiliki Jaksa Adung saat ini. Mahathir juga mengabaikan lembaga antikorupsi Malaysia.