Skandal 1MDB Diungkap Lagi, Pria yang Royal dan Suka Pesta dengan Artis Terkenal Ini Paling Dicari
Perdana Menteri Malaysia yang baru, Dr Mahathir Mohamad membuka lagi skandal perusahaan investasi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Media berbahasa Mandarin, Nanyang Siang Pau melaporkan bahwa Low bersembunyi di Taiwan.
Malaysia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan China atau Taiwan sehingga hal ini akan menyulitkan Malaysia untuk mendeportasinya.
PM Mahathir Mohamad mengatakan bahwa Pemerintah Malaysia sudah mengetahui keberadaan Jho Low..
Pada Maret lalu, kepolisian Malaysia menyebutkan bahwa tidak ada hubungan antara Jho Low dengan 1DMB.
Tan Sri Mohamad Fuzi Harun, Inspektur Jenderal Polisi mengatakan, hal itu berdasarkan temuan dari Komite Akun Publik (PAC) pada bulan April lalu.
"Berdasarkan penyelidikan itu, Low tidak pernah bekerja untuk perusahaan atau dia tidak membuat keputusan bisnis untuk perusahaan," katanya, "Semua keputusan bisnis dibuat oleh dewan direksi 1MDB."
Pernyataan itu jauh berbeda dengan hasil penyelidikan di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat dan Singapura yang menyebutkan bahwa Jho Low adalah otak dari aliran dana ilegal 1DMB.
Bergantinya rezim dan tantangan untuk membongkar kembali kasus itu, tentunya bisa membuat kepolisian Malaysia berubah pendapat tentang pria kaya ini.
Royal pada Artis Cantik

Pada 28 Februari lalu, kepolisian Indonesia menyita kapal pesiar mewah di Pulau Bali atas permintaan FBI, namun kemudian dibebaskan kembali karena tidak terkait dengan hukum di Indonesia.
jejak pencucian uang Jho Low memang paling gencar dilakukan oleh pemerintah AS.
Artis cantik Miranda Kerr dan Leonardo Dicaprio adalah dua artis yang menerima cipratan dana 1DMB tersebut.
Miranda Kerr menerima perhiasan senilai $ 8,1 juta dari Jho Low dan sudah menyerahkannnya kepada Departemen Kehakiman AS.
Supermodel asal Australia ini menerima perhiasan tersebut saat menjadi kekashi Jho Low tahun 2014.
Sementara itu, Leonardo DiCaprio menerima hadiah dalam bentuk lukisan mahal dan juga sudah mengembalikan ke pemerintah AS.