2 Hari Berturut-turut, 2 Kapolres dan 1 Kasubdit Dicopot Kapolri. Ini Fakta-Fakta tentang Mereka

BATAM.TRIBUNNEWS.id - Dua hari ini, dua Kapolres dan satu Kasubdit di jajaran Polri dicopot dari jabatannya gegara tindakan yang tidak patut.

Kedua Kapolres tersebut adalah AKBP Bambang Wijanarko yang sebelumnya menjabat Kapolres Pangkep, Sulawesi Selatan dan AKBP Sunario yang sebelumnya menjabat Kapolres Ketapang, Kalimantan Barat.

Sementara Kasubdit adalah AKBP Y yang sebelumnya menjabat Kasubdit Ditpamobvit Polda Bangka Belitung (Babil).

Bambang dicopot dari jabatannya, kemarin, Kamis (12/7/2018) sedangkan Sunario dan Y dicopot hari ini, Jumat (13/7/2018).

Berikut fakta-fakta tentang tindakan ketiganya yang membuat mereka dicopot dari jabatan.

1. AKBP Bambang Wijanarko Diduga Selingkuh

Dikutip dari dari TribunTimur.com, harus rela jabatannya dicopot karena perilakunya yang sering keluar malam bersama stafnya.

Saat upacara pencopotan jabatan itu pun, dia menangis.

Pencopotan tersebut berdasarkan Surat Telegram Rahasia Kapolri nomor ST/1679/VII/KEP./2018.

Dia dicopot karena diduga berselingkuh dengan staf Polres Pangkep.

Di depan para anggotanya saat lepas sambut pada Selasa (10/7/2018), dia pun mengaku bersalah dan meminta maaf.

"Saya minta maaf, saya ini manusia yang tidak luput dari kesalahan," katanya.

Acara tersebut berlangsung haru, Bambang tak bisa menahan air matanya.

Baca: Kapolres Pangkep Menangis Saat Jabatannya Dicopot karena Diduga Sering Keluar Malam dengan Stafnya

Air matanya menetes ketika para anggota Polres Pangkep memeluknya.

Sementara itu, Kapolda Sulsel Irjen Umar Septono mengatakan, Bambang diduga sering keluar malam bersama seorang staf Polres Pangkep.

"Dugaan sementara kami, dia (AKBP Bambang Wijanarko, red) diajak jalan-jalan malam-malam, tapi perlu pendalaman lagi, makanya ditarik," kata Irjen Umar.

"Ya, yang namanya pemimpin itu masa malam-malam jalan sama stafnya itu bagaimana, kan nggak bener. Makanya kita masih pendalaman," lanjutnya.

Dilaporkan, Bambang telah dimutasi ke Polda Sulsel sebagai perwira menengah (Pamen) atau dinonjobkan. 

2. AKPB Sunario 'Plakat Kantor Bersama'

AKBP Sunario yang selama ini menjabat Kapolres Ketapang dicopot dari jabatannya gara-gara viralnya foto plakat kerjasama antara Polres Ketapang dengan Biro Keamanan Publik kepolisian Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau Cina.

Foto tersebut viral di sosial media (Medsos), Kamis (12/7/2018) malam.

Jumat (13/7/2018), foto ini tidak lagi hanya diperbincangkan di jejaring sosial, tapi sudah menyasar ke masyarakat.

Sehari setelah foto tersebut viral di media sosial, Kapolres Ketapang AKBP Sunario dicopot dari jabatannya.

Dikutip dari TribunPontiana, di dalam surat telegram nomor ST/1726/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, tertulis AKBP Sunario yang merupakan Kapolres Ketapang dimutasikan sebagai Pamen Polda Kalbar.

Diberitakan sebelumnya, foto plakat yang menjadi perbincagan di media sosial dibagikan pemilik akun Facebook Azki Trisna.

"Gmne crte ny ni y," tulis pemilik akun.

Pada plakat terdapat bendera Merah Putih dan bendera Tiongkok.

Persis di bawah bendera terdapat tulisan Kepolisian Negara Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Ketapang disertai dalam bentuk tulisan aksara Tiongkok.

Kemudian terdapat tulisan, Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok Provinsi Jiangsu Resor Suzhou disertai aksara Tiongkok.

Tertulis pula, Ketapang Ecology and Agriculture Forestry Industrial Park disertai aksara Tiongkok.

Pada bagian bawah terdapat tulisan dengan ukuran font lebih besar yakni Kantor Polisi Bersama.

Plakat juga memuat lambang Polri dan kepolisian Tiongkok.

Klarifikasi dari Sunario

Setelah heboh di dunia maya, Kapolres Ketapang AKBP Sunario pun memberikan klarifikasi terkait hal ini lewat sebuah video.

Dilansir dari akun Facebook Polres Ketapang Kalbar, video berdurasi 2,7 menit ini menampilkan Kapolres dan juga plakat yang viral tersebut.

Baca: Viral, Kantor Bersama dengan Kepolisian Cina, Kapolres Ketapang AKBP Sunario Dicopot

"Saya menjelaskan bahwa pada hari ini tanggal 12 ada kunjungan kepolisian Suzhou dan juga Wali Kota Suzhou ke PT BSM yang berada di kabupaten Ketapang. Kita diundang oleh mereka untuk menghadiri kunjungan kepolisian tersebut ke perusahaan tersebut," jelas Sunario.

Kunjungan itu menjelaskan mengenai perusahaan tersebut, lalu adanya ajakan untuk kerjasama antara kepolisian Suzhou dan kepolisian Ketapang.

Namun Sunario menjelaskan, kerjasama harus dilakukan dengan Markas Besar (Mabes) Polisi Republik Indonesia (Polri), tidak bisa langsung ke Polres Ketapang.

"Dan plakat ini yang sudah beredar di media sosial seolah-olah sudah menjadi monumen itu adalah tidak benar ini merupakan plakat yang diajukan atau contoh yang diajukan ke kita jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak jadi plakat ini bukanlah suatu monumen yang sudah dibuat. Tidak," katanya.

Kapolres menegaskan, tidak adanya kantor kepolisian bersama di Kabupaten Ketapang.

Untuk itu, ia meminta masyarakat memahami hal yang sudah terlanjur beredar di media sosial.

"Di Ketapang hingga saat ini tidak ada Kantor Polisi Bersama antara kepolisian Suzhou dan kepolisian Ketapang. Saya klarifikasi supaya tidak disalahgunakan nantinya," tutupnya.

Kapolres Ketapang, AKBP Sunario mengaku langsung menolak kerjasama yang ditawarkan Kepolisian Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terkait Kantor Polisi Bersama di kawasan Ecology and Agriculture Forestry Industrial Park.

"Tadi pagi mereka berkunjung ke Ketapang dan singgah ke Polres. Dia mau ngajak kerjasama dan membawa contoh plakat. Itu yang beredar," ujar Sunario, dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (12/7/2018) malam.

Kapolres menegaskan, bukan menjadi kewenangannya untuk bekerjasama dengan negara asing.

"Saya bilang. Kalau mau kerjasama itu adanya di Mabes Polri. Tidak bisa di Ketapang. Kalau sudah bekerjasama dengan Mabes Polri, baru," papar Sunario.

Sebelumnya beredar foto plakat berisi kerjasama antara Polres Ketapang dengan Kepolisian Republik Rakyat Tiongkok.

Sunario pun memastikan bahwa Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono sudah mengetahui terkait tawaran kerjasama Polisi Tiongkok dan beredarnya plakat kerjasama di media sosial.

"Kapolda Kalbar sudah tahu," ujar Sunario.

Kapolres Ketapang AKBP Sunario meminta masyarakat tak langsung menerima mentah-mentah gambar dan informasi yang beredar di media sosial.

Kapolres memastikan, plakat tersebut dibuat oleh utusan Tiongkok.

"Kita nggak tahu mereka bawa plakat seperti itu. Mereka pesan sendiri," jelas Sunario.

Kapolres juga mengaku tak tahu siapa yang awalnya menyebarkan foto plakat tersebut ke media sosial.

Sebagai pimpinan wilayah, ia tetap berkoordinasi dengan Kapolda terkait kerjasama seperti ini.

3. AKBP Y Tendang Perempuan

AKBP Y yang sebelumnya menjabat Kasubdit Ditpamobvit Polda Bangka Belitung (Babil), dicopot karena videonya menendang seorang perempuan beredar di Medsos dan menjadi viral.

Dikutip dari Tribunnews, Kapolri Jenderal Tito Karnavian disebut marah besar dan mencopot jabatan perwira menengah tersebut.

Terekam dalam video tersebut, Y tengah menendang seorang ibu-ibu yang diduga melakukan pencurian di toko miliknya, di Jalan Selindung, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (11/7/2018) pukul 19.00 WIB.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Mohamad Iqbal mengatakan, kejadian itu membuat Kapolri gusar.

"Terkait dengan video pemukulan itu, Kapolri marah besar. Kapolri marah dan akan copot AKBP Y hari ini juga," ujar Iqbal saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (13/7/2018).

Di foto yang beredar, seorang pria menggunakan baju oranye menendang dan memukuli seorang ibu dan seorang anak laki-laki di Bangka Belitung

AKBP Y dicopot sesuai telegram ST/1786/VII/2018 yang ditandatangani Karo SDM Polda Babel Kombes Enjang Hasan Kurnia. Yusuf digantikan AKBP Stevanus.

Iqbal menerangkan, perilaku Y tidak mencerminkan jargon polri yang profesional, moderen, dan terpercaya.

"Anggota Polri saat ini harus menghilangkan arogansi kekuasaan, dan menekan kekerasan eksesif," kata Iqbal.

Kini, AKBP Y harus menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. "Tentunya setelah dicopot, akan ada mekanisme yang bersangkutan akan lalui di Propam," ucap Iqbal. (*)