Tulisan Ahok Ungkap Polemik 'Uang Bau' Antara Pemprov DKI Jakarta Vs Pemkot Bekasi

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sempat saling berkomentar panas di media terkait TPST Bantar Gebang dengan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi.

Salah satu komentar panas terlontar dari Rahmat Effendi yang meminta Anies Baswedan langsung turun meninjau ke lokasi.

Urusan itu memang sudah selesai setelah Walikota Bekasi Rahmat Effendi berkunjung menemui Anies Baswedan ke Balaikota DKI Jakarta. 

Baca: Dulu Nangis Takut Ahok Nikah Lagi, 6 Bulan Cerai Begini Penampilan Terbaru Veronica Tan

Baca: Tolak Bebas Agustus 2018, Ternyata Ini 7 Rencana Ahok Setelah Bebas Murni Januari 2019

Baca: Ahok Tetap Kaya Meski di Penjara, Ini Lumbung Bisnis dan Asetnya

Baca: Bicara Soal Perselingkuhan, Ahok : Selingkuhan Itu Kayak Permen Karet. Lengket dan Dibuang Susah

Anies Baswedan pun memposting pertemuan dengan Rahmat Effendi di akun instagramnya @aniesbaswedan dengan narasi lengkap seperti dibawah ini :

Siang tadi menyambut dan menjamu Walikota Bekasi Pak Rahmat Effendi bersama jajarannya di Balaikota.

Kita merasa senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Walikota dan seluruh jajarannya. InsyaAllah kita memikirkan dan mengerjakan ini semua sebagai satu kesatuan. Kita semua bekerja dibawah negara yang sama, UU yang sama dan untuk warga yang sama yaitu Indonesia. Hanya kebetulan saja secara administratif pemerintahan ada pembagian wilayah. Tapi itu tak berarti, kita bekerja secara sendiri-sendiri.

Ahamdulilah kita sepaham bahwa TPST Bantargebang berjalan seperti biasa. Dan hari-hari ke depan tim dari Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI akan mendiskusikan kegiatan-kegiaatan pembangunan yang bisa dikerjakan bersama.

Semangat kerja bersama, semangat kemitraan justru harus diperkuat. Wilayah Jabodetabekjur merupakan sebuah wilayah yang memiliki kadar integrasi tinggi dalam aspek ekonomi, geografis, penduduk dan lingkungan. Karena itu justru kita ingin perkuat agar pembangunan Jabodetabekjur itu dilakukan dalam sebuah semangat integrasi dan kerja bersama pun dilakukan dengan semangat yang sama.

Semangat kebersamaan dan persaudaran kita jaga dan rawat sama-sama, baik antar pimpinan pemerintahan, aparat maupun antar masyarakat di wilayah kita masing-masing. 

Dikutip dari tribunnews.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menunaikan kewajibannya kepada Pemerintah Kota Bekasi.

Kewajiban itu sebagaimana yang sudah disepakati dalam perjanjian kerja sama (PKS) tentang pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

"Dari aspek kewajiban-kewajiban, kita sudah selesai, tidak ada kewajiban yang tersisa," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (21/10/2018).

Anies menyampaikan, salah satu kewajiban Pemprov DKI Jakarta yakni membayar dana kompensasi bau sampah kepada Pemkot Bekasi. 

Setiap tahunnya, Pemprov DKI membayar sesuai tonase sampah dari Jakarta yang dibuang ke TPST Bantargebang. Pemprov DKI sudah membayar dana kompensasi bau untuk tahun 2018.

"Di tahun 2018, kita sudah menunaikan, nilainya Rp 138 miliar, dengan tambahan juga utang tahun 2017 senilai Rp 64 miliar," kata Anies.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Anies, juga sudah mengalokasikan anggaran untuk dana kompensasi bau pada 2019.

Nilainya yakni Rp 141 miliar, didasarkan pada proyeksi tonase sampah yang akan dibuang ke TPST Bantargebang.

Anies menyampaikan, dana yang kini dipersoalkan Pemkot Bekasi bukanlah soal kewajiban Pemprov DKI, melainkan permohonan dana kemitraan yang diajukan pada Mei 2018.

Dibela Ahok

Pernyataan Anies Baswedan terkait masalah sampai TPST Bantar Gebang dengan Pemkot Bekasi pun tampaknya mendapat pembelaan dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Akun @basukibtp, akun resmi Ahok yang dikelola tim @basukibtp memposting sebuah tulisan yang dikutip dari buku 'Kebijakan Ahok' halaman 260.

Kutipan tulisan itu secara tidak langsung lekas memperjelas posisi masalah antara Anies Baswedan dan Pemkot Bekasi terkait TPST Bantar Gebang.   

Inilah kutipan dari buku 'Kebijakan Ahok' halaman 260 : 

Dana kompensasi yang diterima Pemerintah Kota Bekasi sebelum addendum berkisar Rp63 miliar menjadi Rp143 miliar per tahun. Dana kompensasi ini digunakan untuk penanggulangan kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, dan kompensasi dalam bentuk lain berupa bantuan langsung tunai.

Peningkatan dana kompensasi dengan status Bantargebang yang sebelumnya selalu dikelola oleh pihak ketiga. Saya tidak ingin ini kembali terjadi, Bantargebang harus dikelola secara mandiri oleh kami melalui Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

Kenapa Saya sempat sangat marah kepada pengelola Bantargebang sebelumnya? Karena tidak pernah beres! Hasil audit menyatakan pengelola sampah sebelumnya (swasta) wanprestasi. Ada tiga poin soal wanprestasi, pertama pengelola sebelumnya tidak memenuhi kewajibannya dalam mencapai Finansial Closing sesuai dengan Surat Perjanjian, Kedua tidak memenuhi keseluruhan kewajiban menyerahkan laporan atas rekening khusus sebagaimana yang diwajibkan, lalu ketiga adalah pihak pengelola sampah ini dinyatakan tak melaksanakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasana baru sebagaimana diwajibkan.”

Di buku Kebijakan Ahok masih banyak cerita lainnya mengenai kebijakan-kebijakan lainnya yang dilakukan oleh BTP selama menjadi Gubernur DKI

Ya, dalam kutipan dari buku 'Kebijakan Ahok' itu memang sama sekali tak ada disebu soal dana kemitraan yang kini diminta Pemkot Bekasi. 

*Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Ahok Bela Anies Baswedan Soal Masalah Sampah TPST Bantar Gebang Dengan Pemkot Bekasi