Reuni 212 Ada Teriakan 'Ganti Presiden', Fadli Zon: Emang Mana Salahnya
Teriakan 'Ganti Presiden' yang terdengar saat Reuni 212 mendapat respon dari Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon.
TRIBUNBATAM.id - Teriakan 'Ganti Presiden' yang terdengar saat Reuni 212 mendapat respon dari Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon.
Fadli Zon menanggapi soal teriakan ganti presiden dalam acara Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu (2/12/2018).
Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com, Fadli Zon menilai tidak ada yang salah dalam menyampaikan aspirasi di acara Reuni Akbar 212 itu.
"Ya itu kan aspirasi apa salahnya aspirasi," katanya," ujar Fadli Zon, Minggu (2/12/2018).
Baca: Hadir di Acara Reuni 212 di Monas, Ini Pesan yang Disampaikan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto
Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, bahwa saat ini banyak hal yang memiliki muatan politik.
Dirinya meminta agar tidak naif mengaitkan reuni dengan politik.
"Yang penting kita tahu kriteria kampanye itu ajakan dan sebagainya, tapi kalau orang mau ganti Presiden apa salahnya," jelas Fadli Zon.
Fadli Zon menilai teriakan ganti presiden tidak ada masalah, asalkan tidak ada ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu.
"Enggak masalah, emang kenapa kalau kita menyatakan 2019 ganti presiden, emang mana salahnya, di mana letak kesalahannya dari sudut UU enggak ada," katanya.
Di sisi lain, Fadli Zon mengatakan jika Reuni Akbar 212 sudah berjalan dengan lancar.
Ia mengatakan Reuni Akbar 212 tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
"Ya acara kan berjalan lancar dengan selamat tidak seperti yang diduga-duga, tidak ada juga, saya rasa upaya upaya memberikan suatu apa namanya, semuanya dalam kerangka NKRI lah intinya, tidak ada yang mengkhawatirkan," ujar Fadli Zon
Selain itu, dirinya mengatakan jika masyarakat hadir ke acara Reuni Akbar 212 dengan sukarela tanpa adanya mobilisasi.
Fadli Zon menuturkan seharusnya setiap acara seperti reuni tidak boleh ada pengadangan ataupun kriminalisasi.
"Saya kira inilah yang harusnya kita jaga wajah demokrasi kita seperti ini tidak ada kriminalisasi dijamin oleh konstitusi kita," katanya.