Bupati Abdul Haris Jelaskan Soal Sinyal Layanan Komunikasi di Anambas Masih Bermasalah

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - ‎Masalah layanan telekomunikasi di daerah terdepan seperti Anambas, bukan merupakan hal yang baru.

Beberapa lokasi pada sejumlah pulau dan desa di Anambas, sampai kini masih ada yang sulit mendapatkan akses layanan telekomunikasi.

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris mengklaim terus berupaya menghadirkan layanan telekomunikasi ke Anambas sehingga dapat dinikmati masyarakat secara menyeluruh.

Hanya saja, Bupati Anambas mengaku pihaknya memiliki keterbatasan dalam mewujudkan layanan telekomunikasi yang optimal, salah satunya persoalan kewenangan.

"Banyak yang bertanya, sinyal bagaimana kok tak selesai-selesai. Persoalannya ada di kewenangan. Kami dari Pemerintah Daerah terus berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah di atas mengenai hal ini," ujarnya Kamis (17/1/2019).

Ia menjelaskan, Wakil Bupati mewakili Pemerintah Daerah beberapa kali melakukan pertemuan di tingkat kementrian dengan didampingi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Ia optimis, komunikasi yang intens dilakukan punya kontribusi yang baik bagi perkembangan Anambas ke depannya. 

• KABAR GEMBIRA! TNI AU Buka Pendaftaran Prajurit Baru. Cek Syarat dan Waktu Pendaftaran

• LOKER BATAM HARI INI - Empat Info Lowongan Kerja Terbaru di Batam, Mulai Admin Sampai Guru

• TUTORIAL WHATSAPP - Pernah Ganti Nomor Untuk WhatsApp? Wasdapalah, Pesan Bisa Nyasar ke Orang Lain

• Evakuasi Tiga Ekor Buaya Ini Berlangsung Menegangkan, Berat Buaya Pemakan Manusia Capai 600 Kg

"Beliau sudah berapa kali bolak-balik. Mudah-mudahan, layanan telekomunikasi ini tidak menjadi barang mahal lagi. Sehingga, tidak ada lagi istilah resiko tinggal di daerah perbatasan dan terluar," katanya.

Angin segar agar masyarakat mudah mendapatkan akses telekomunikasi sempat ‎terdengar melalui program Palapa Ring Barat (PRB) yang menjadi salah satu proyek strategis nasional.

Menteri komunikasi dan informatika Rudiantara pun, sampai meninjau proyek Palapa Ring Barat tepatnya di Air Padang Kecamatan Siantan pada 2018 lalu.

Sayang, implementasi dari pemanfaatan jaringan PRB ini sampai sekarang belum menemui titik terang.

Terakhir, Pemerintah Daerah masih menunggu regulasi yang dikeluarkan Kementerian Keuangan mengenai pengaturan tarif bandwidth yang bakal digunakan sejumlah operator penyedia jasa telekomunikasi.

"Dari pihak mereka (PRB), memang sudah mengalokasikan bandwidth yang sifatnya trial (ujicoba). Dari Pemerintah Daerah juga meminta apabila beroperasi nanti agar digratiskan, khususnya untu wifi publik," ujar Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, Japrizal.(tyn)