Klinik Berusaha di MPP Batam Diluncurkan, Ini Dia Lima Persoalan Investasi yang Dilayani

Tugas utama klinik ini membantu tugas Satgas (satuan tugas) Kemudahan Berusaha, baik di level nasional maupun daerah. Tujuannya untuk memfasilitasi percepatan penyelesaian permasalahan pelaksanaan berusaha, baik masih dalam tahap perizinan, pembangunan maupun operasional

Edy Putra Irawady, Kepala BP Batam

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Klinik Berusaha di Mal Pelayanan Publik (MPP) resmi diluncurkan, Jumat (1/2/2019).

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene yang dilakukan Sekretaris Menko Perekonomian RI, Susiwijono, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Edy Putra Irawady dan Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, didampingi beberapa pejabat lainnya.

Edy mengatakan, peluncuran Klinik Berusaha ini merupakan bagian dari tugas untuk melaksanakan pengawalan dan pengembangan investasi di Batam.

Pembentukan klinik ini juga amanah dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

"Tugas utama klinik ini membantu tugas Satgas (satuan tugas) Kemudahan Berusaha, baik di level nasional maupun daerah. Tujuannya untuk memfasilitasi percepatan penyelesaian permasalahan pelaksanaan berusaha, baik masih dalam tahap perizinan, pembangunan maupun operasional," kata Edy dalam sambutannya.

Tahap awal, klinik ini akan fokus melayani lima permasalahan berusaha. Yakni terkait isu lahan, lingkungan, perdagangan, fiskal, serta imigrasi dan tenaga kerja.

• Cocok untuk Bisnis Online, Begini Cara Gunakan dan Daftar WhatsApp Business, Rasakan Manfaatnya

• Tak Bisa Pasang Air ATB, Warga Bengkong Indah III Mengadu ke DPRD Batam

• HEBOH Polisi Gerebek Remaja Pesta Sabu, 3 Wanita dan 5 Pria Diamankan, Satu Siswi Hamil dua Bulan

• Jennie BLACKPINK Buat Heboh, Kepergok Kirim Tanda Cinta Untuk Kai EXO Lewat Postingan Instagram !

FOLLOW JUGA :

"Keberadaan klinik ini diharapkan dapat menjadi kanal terpercaya bagi masyarakat maupun pelaku usaha untuk menyampaikan dan mendapatkan solusi penyelesaian permasalahannya," ujarnya.

Tidak itu saja, masyarakat juga bisa datang ke klinik ini sekadar untuk bertanya dan mendapatkan informasi.

Sedangkan bagi Pemko Batam dan BP Batam, permasalahan yang masuk ke klinik ini dapat menjadi input untuk kebijakan pengelolaan Batam yang lebih baik.

• VIDEO Provokasi Rusia. Jet Tempur Sukhoi Kejar dan Paksa F-15 Amerika Serikat Menukik Tajam

• Download Lagu MP3 Band Seventeen Kemarin di Android dan iPhone, Heboh Heboh Pasca Tsunami Banten

• Honorer Mucikari 3 Kali Jual Teman, Digerebek saat Pesan Hotel

• Daftar Merchant dan Syarat GOPAY PAYDAY, Cashback 50%, Berlaku hingga 1 Februari 2019

Sementara itu, Edy mengatakan, sesuai amanah yang diberikan Dewan Kawasan, tugas utamanya sebagai Kepala BP Batam adalah menyiapkan pelaksanaan keputusan sidang kabinet untuk menyatukan jabatan Kepala BP Batam dengan Wali Kota. Kemudian tetap menjalankan fungsi melayani dunia usaha.

"Untuk melaksanakan tugas itu hingga April 2019, program kerja kami yakni mengharmonisasikan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), melaksanakan kegiatan rutin kepegawaian dan pengembangan investasi dan menyusun stocktaking note dan hope sebagai manual untuk ex officio," kata pria yang pernah menjabat Staf Khusus Kemenko Perekonomian ini.

Dalam rangka harmonisasi itu, saat ini mereka sedang melakukan pemetaan proses bisnis perizinan dan non perizinan dari 62 perizinan yang menjadi kewenangan BP Batam dan 155 perizinan yang menjadi kewenangan di Pemko Batam, dibantu tim dari Kemenko Perekonomian.

Dari pemetaan itu diharapkan rekomendasi untuk perizinan berusaha semakin baik, cepat dan transparan di Batam.

Sistem pelayanan perizinan ini, baik di BP Batam dan Pemko Batam selanjutnya akan menjadi satu, dan akan diintegrasikan dengan Online Single Submission (OSS) nasional.

Selain untuk data sharing dalam rangka menghindari duplikasi persyaratan, integrasi dengan OSS juga bertujuan memastikan setiap proses perizinan dapat transparan, cepat, dan terkawal melalui sistem elektronik. (wie)