Pekerja Demo di Graha Kepri Batam, Tagih Janji Gubernur soal UMSK

TRIBUNBATAM.id - Aliansi buruh akhirnya tiba di Gedung Graha Kepri, Batam sekira pukul 16.40 WIB atau mendekati pukul 17.00 WIB, Rabu (13/2/2019).

Diperkirakan mereka baru pulang usai bekerja.

Sambil membunyikan klakson kendaraan, mereka berbondong-bondong datang ke Gedung Graha Kepri. Beberapa diantaranya membawa bendera serikat pekerja.

Pantauan Tribun, arus lalulintas kendaraan dari dan menuju Graha Kepri kini sudah mulai tersendat.

Ruas jalan di depan Gedung Graha Kepri diisi dengan kendaraan motor yang ditumpangi pekerja. 

"Siapa yang dengar kemarin Asisten I janji UMS akan disahkan paling lambat 8 Februari?," teriak orator dari atas mobil pick up, Rabu (13/2) dalam aksi unjuk rasa aliansi buruh di depan Gedung Graha Kepri.

• Pekerja Ajukan Sejumlah Tuntutan dan Desak Pemprov Teken SK UMSK Batam

• Apindo Kepri Ancam Gugat Gubernur Jika Ngotot Terbitkan UMSK Batam yang Tidak Mengacu ke Permenaker

Sejumlah buruh serentak menjawab mendengar pernyataan itu. Orator melanjutkan, nyatanya hingga hari ini Gubernur Kepri belum juga mengesahkan UMS Batam.

"Gubernur hoaks atau inkar janji teman-teman," ujarnya lagi.

Hal ini dikaitkan lagi dengan komitmen gubernur dalam memimpin Kepri. Terlepas dari hal itu, mereka akan berjuang hingga UMS Batam disahkan.

"Hari ini kita akan berjuang sampai ada hasil. Tetap satu komando, teman-teman," katanya.

Rencananya mereka akan menggelar aksi selama dua hari. Setelah Rabu ini, dilanjutkan pada Kamis (14/2).

Pantauan Tribun, saat berunjuk rasa mereka juga menyanyikan lagu kebangsaan seperti Indonesia Raya dan Halo Halo Bandung.

Demo sebelumnya

Dua turis melintas di depan kantor Pemko Batam. Mereka menyaksikan aksi buruh, sambil menoleh kiri arah para buruh melakukan unjuk rasa menuntut agar gubernur segera meneken SK UMSK Batam.

Dengan menggunakan style sebagai wisatawan, berpakaian santai baju kaos hijau dan biru celana pendek keduanya terus berjalan menuju simpang Bank Indonesia.

Para buruh melakukan aksi dengan tuntutan meminta penetapan UMSK segera disepakati Gubernur Kepri. Para buruh terus menyuarakan aspirasinya, sembari menunggu perwakilan melakukan audensi di dalam Kantor Pemko.

Selain membawa isu nasional, serikat pekerja juga menyuarakan isu lokal di Batam, Kepri saat ini. Yakni berkaitan dengan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam yang hingga saat ini belum diputuskan.

"Kami ingin mempertegas Gubernur. Kami menagih janji beliau. Bahwasanya SK UMSK segera disahkan Februari ini," kata orator, Rabu (6/2/2019).

"Kami minta pihak gubernur sudah ada gambaran kapan SK keluar," sambungnya.
Karena mereka sudah berada di depan Gedung Wali Kota dan melakukan aksi, mereka berharap UMSK bisa jadi kado ulang tahun FSPMI yang ke-20 tahun.

"Semoga ini jadi harapan kita semua. SK UMSK jadi dikeluarkan. Dan di hari ulang tahun ini, semoga FSPMI makin jaya, dan kompak. Terdepan mengawal kebijakan pemerintah yang tak sesuai dengan kaum buruh khususnya di Batam dan Kepri," kata orator lagi.

Sementara itu, KC FSPMI Kota Batam, Alfitoni mengatakan, hingga saat ini belum ada perkembangan terbaru terkait SK UMSK Batam dari provinsi.

"Kami tanya pak Raja Ariza (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), katanya pak gubernur belum tanda tangan. Itu Jumat (1/2) kemarin infonya," ujar Alfitoni.

Sementara dalam ruang pertemuan lantai I Pemko Batam, perwakilan serikat pekerja ditemui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Batam, Yusfa Hendri, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Syakyakirti.

Mereka menyampaikan aspirasi terkait tujuh tuntutan yang merupakan isu nasional, di hari ulang tahun FSPMI ke-20 tahun. Di luar itu, mereka juga meminta bantuan kepada Pemko Batam, untuk menanyakan ke Pemerintah Provinsi Kepri, terkait kepastian UMSK Batam.

"Walaupun yang punya kapasitas itu provinsi, kami minta tolong ditanyakan ke provinsi. Soal UMSK ini bukan dari FSPMI saja yang tanya, tapi dari kawan aliansi juga menanyakan kepastiannya," kata seorang wakil diantara mereka, Bung Andi.
Dikatakan, sebagaimana janji gubernur, SK UMSK akan keluar pada awal Februari.
"Kami harapkan sebelum tanggal 8 Februari ada kabar baik. Jadi kami menyampaikan ke kawan-kawan juga enak," ujarnya.

Menanggapi soal UMSK, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti tak bisa berkomentar banyak.

"Kepastian UMS, kami tak bisa jawab. Telepon pak Tagor (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kepri) lah," ujar Rudi.

Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Batam, Yusfa Hendri mengatakan, untuk UMSK mereka akan meneruskan hal ini ke provinsi.
"Harapan kami sama seperti kawan-kawan supaya ada kejelasan. Jadi ada kepastian bagi kawan-kawan," kata Yusfa.

Untuk diketahui, aksi FSPMI turun ke jalan ini serentak di 20 provinsi dan 150 kabupaten/ kota di Indonesia. Itu dalam rangka merayakan hari ulang tahun FSPMI ke-20 tahun. Di Batam, aksi diikuti lebih kurang ratusan pekerja yang tergabung di FSPMI Kota Batam.

"Kami tadi sudah menerima perwakilan serikat pekerja dan menerima secara resmi petisi dari mereka. Ada tujuh tuntutan," ujar Yusfa usai pertemuan itu.

"Apa yang menjadi kapasitas Pemko akan kami laporkan ke wali kota untuk dilakukan tindakan. Dari tujuh itu paling soal pengendalian harga sembako dan pelatihan tenaga kerja yang masuk kapasitas kami," sambungnya.

Sedangkan soal tuntutan lainnya, termasuk soal UMSK, akan dilaporkan secara berjenjang. Mulai dari pemerintah provinsi sampai ke pemerintah pusat.

"Untuk pengendalian harga sembako, kita ada TPID (tim pengendalian inflasi daerah) dan salah satu tugasnya melakukan komunikasi dengan instansi dan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait dari sisi jumlah dan harga kebutuhan pokok," kata Yusfa.

TPID lanjutnya, juga berupaya menggelar operasi pasar dan bazar sembako murah untuk mengeliminir lonjakan harga sembako di pasaran. Memang upaya-upaya ini dirasa belum cukup untuk mengontrol harga sembako.

"Kita akan pikirkan cara lain lagi ke depan. Kita juga sudah membuka peluang kerjasama dengan daerah penghasil. Supaya kestabilan harga bisa diwujudkan. Kita tahu, Batam bukan daerah penghasil," ujarnya. (wie/nhp/leo/dra/dna)