PEMILU 2019

Pengiriman Logistik ke Wilayah Papua Terlambat, KPU Ungkap Berbagai Alasan Keterlambatan

"Terutama di daerah pegunungan, terkendala karena cuaca sehingga logistik yang sudah disiapkan didorong maupun menggunakan pesawat baik pesawat biasa

Pengiriman Logistik ke Wilayah Papua Terlambat, KPU Ungkap Berbagai Alasan Keterlambatan
TRIBUNNEWS.COM/DANANG TRIATMOJO
Komisioner KPU RI Hasyim Asyari 

Salah satu kabupaten/kota yang kemungkinan besar akan menggelar pemilu susulan berada di Provinsi Papua. Hal ini, karena terlambatnya logistik pemilu.

Sementara itu, Komisioner KPU RI, Hasyim Asyari, mengklaim secara umum penyelenggaraan pemilu di 29 kabupaten/kota di Papua berjalan baik. Hanya saja, kata dia, terdapat 7 kabupaten/kota yang harus menggelar pemungutan suara ulang.

Dia menjelaskan, di 7 kabupaten/kota itu tidak seluruhnya menggelar pemungutan suara ulang. Artinya, kata dia, hanya pemungutan suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di satu kecamatan.

"Dari 29 kabupaten kota itu yang ada problem, kemudian pemungutan suara-nya belum dapat dilaksanakan, tersebar di 7 kabupaten/kota, tetapi tidak seluruh nya ya,karena ukurannya," kata dia.

Leher Bocah Ini Lumpuh Total Akibat Sering Main Ponsel Dalam Waktu Lama

Ramalan Zodiak Kamis 18 April 2019 Pisces Butuh Dukungan, Gemini Pasrah, Cancer Sibuk

Wanita Gangguan Jiwa Duduk di TPS Tak Mau Pulang, Mau Ikut Nyoblos, Aparat Sampai Turun Tangan

Tersenyum dan Lambaikan Tangan, Sandiaga Uno Tinggalkan Kediaman Prabowo Subianto

Hasil Lembaga Survei Harus Dapat Dipertanggungjawabkan, KPU : Masyarakat Diminta Tunggu Hasil Resmi

Sejumlah lembaga survei menyampaikan hasil hitung cepat atau quick count untuk pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Hasilnya, pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-KH Maruf Amin untuk sementara unggul dibandingkan pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid Tanthowi, menegaskan hasil dari lembaga survei seharusnya dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, lembaga survei yang mengeluarkan data hasil quick count sudah terdaftar dan terakreditasi di KPU RI.

"Mereka adalah lembaga-lembaga yang sudah mendapat akreditasi dari KPU. Jadi, hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan dalam arti kalau memang ada yang keliru itu bisa dijatuhkan sanksi," kata Pramono, ditemui di Hotel Ritz Carlton, Rabu (17/4/2019).

Dia meminta, masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan terkait hasil-hasil pemilihan umum (pemilu) termasuk hasil quick count yang belakangan ini sudah disampaikan oleh sejumlah lembaga survei.

Namun, untuk hasil resmi pemungutan suara, dia meminta masyarakat menunggu pengumuman resmi dari KPU RI, selaku penyelenggara Pemilu.

Halaman
1234
Editor: Zabur Anjasfianto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved