BATAM TERKINI

Presiden Jokowi Tagih Janji Penyelesaian Kampung Tua, Edy Usulkan Tarif UWT Kampung Tua Nol Rupiah

"Belum jelas soal itu. Yang penting masyarakat di situ nanti bisa tenang, ada legalitas dan tak ada beban utang," ujarnya. Edy hanya mengatakan, dalam

Presiden Jokowi Tagih Janji Penyelesaian Kampung Tua, Edy Usulkan Tarif UWT Kampung Tua Nol Rupiah
TRIBUNBATAM.id/ARGIANTO
Kepala BP Batam Edy Putra Irawady 

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Soal kampung tua, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Edy Putra Irawady mengatakan, ia tak ikut rapat di Istana Negara, Jumat (3/5). Melainkan rapat di kantor Kemenko Perekonomian dengan Sekretaris Menko Perekonomian RI, Susiwijono.

Sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo menagih penyelesaian kampung tua di Batam, dan rencananya Jumat, Edy diminta melaporkan perkembangannya.

"Saya tak ikut ke Istana," kata Edy, Sabtu (4/5/2019).

Dimintai tanggapannya soal kelanjutan kampung tua, Edy mengatakan, kabarnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) akan segera menyelesaikan permasalahan itu. Dalam artian, proses penyelesaiannya akan dipercepat.

Namun disinggung apakah kampung tua nantinya akan dikeluarkan dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) BP Batam atau tetap di HPL BP Batam? Edy belum bisa memberikan jawaban.

Soal Tanah Kampung Tua Bisa Jadi Hak Milik Tapi Keluar FTZ, Ini Penjelasan Walikota Batam

Ada 37 Kampung Tua di Batam, Presiden Beri Waktu 1 Bulan Untuk Bereskan Masalah Sertifikat Tanah

Arahan dari Presiden, Pemko Batam Diminta Selesaikan Sertifikat Lahan Kampung Tua dalam 1 Bulan

Jokowi Janjikan Legalitas Kampung Tua di Batam Kelar 3 Bulan Lagi, Apa Kata Wakil Walikota Batam?

"Belum jelas soal itu. Yang penting masyarakat di situ nanti bisa tenang, ada legalitas dan tak ada beban utang," ujarnya.

Edy hanya mengatakan, dalam pertemuan dengan Sesmenko itu, ia usul kepada pemerintah pusat, kalau kampung tua HPL-nya tetap di BP Batam, agar tarifnya dinol Rupiahkan.

"Supaya tak ada beban masyarakat," kata Edy.

Penyelesaian lahan kampung tua di Batam sebenarnya sudah dimulai BP Batam sejak beberapa waktu lalu. Di zaman kepemimpinan Lukita Dinarsyah Tuwo sebagai Kepala BP Batam, misalnya.

Tepat Jumat, 29 Desember 2017 lalu, Lukita menandatangani Surat Keputusan (SK) terkait legalitas lahan kampung tua Bengkong Sadai. Penandatanganan dilakukan di Masjid Jami Kelana, Bengkong Sadai, dan disaksikan sejumlah masyarakat.

Halaman
12
Penulis: Dewi Haryati
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved