Breaking News:

BATAM TERKINI

Soal Tanah Kampung Tua Bisa Jadi Hak Milik Tapi Keluar FTZ, Ini Penjelasan Walikota Batam

Walikota Batam, Rudi menanggapi persoalan kampung tua yang saat ini sedang diperjuangkan untuk keluar dari HPL BP Batam agar tak bayar UWT.

Penulis: Dewi Haryati | Editor: Tri Indaryani
TRIBUNBATAM
Wali Kota Batam Rudi 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Selain soal ex officio, agenda Wali Kota Batam, Rudi dengan Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution di Jakarta juga membahas masalah penyelesaian kampung tua.

Rudi tetap pada tujuannya, tanah kampung tua di Batam harus dikeluarkan dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Pengusahaan (BP) Batam.

"Kita minta sesuai yang kita pelajari, kampung tua harus dikeluarkan dari HPL BP Batam supaya tanah ini bisa dijadikan hak milik oleh masyarakat kampung tua," kata Rudi, Sabtu (4/5), usai kegiatannya di Ballroom Golden Prawn, Bengkong.

Sebelumnya, Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady mengatakan, jika kampung tua dikeluarkan dari HPL BP Batam, akan timbul masalah baru.

"Problemnya, kalau satu daerah kampung tua dikeluarkan dari HPL FTZ (Free Trade Zone), masyarakat akan meminta sertifikat langsung ke BPN (Badan Pertanahan Nasional). Tak lewat BP, tak lewat Pemko. Ini menyusahkan masyarakat," ujarnya.

"Kedua jika dikeluarkan dari HPL FTZ, berbelanja atau berjualan di sana kena PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Karena bukan FTZ," kata Edy.

Dimintai tanggapannya soal pajak-pajak yang akan dikenakan, jika kampung tua dikeluarkan dari HPL BP Batam, Rudi punya pendapat berbeda.

Pulang dari Jakarta, Rudi Bocorkan Jadwal Pelantikan Wali Kota Ex Officio Kepala BP Batam

KUMPULAN Ucapan Selamat Puasa Menyambut Bulan Suci Ramadhan, Ada Bahasa Arab, Inggris dan Indonesia

PERSIB BANDUNG VS BORNEO FC - Simak Prediksi Line Up Persib Bandung vs Borneo FC, Sabtu (4/5)

"Menurut saya, tidak kena pajak. Yang (dikenakan) pajak itu PPh (pajak penghasilan) atas tanahnya. Semua tanah harus kena. Wajib, tak bisa ngelak," kata Rudi.

Ia melanjutkan, jika ingin menjadikan tanah sebagai hak milik, dalam artian tidak di atas HPL, maka ada ketentuan yang harus diikuti.

"Tapi bukan FTZ-nya yang hilang. Tolong diluruskan. Ada yang keliru, kalau HPL keluar, tidak bisa menikmati fasilitas FTZ," ujarnya.

Ia mengatakan, FTZ menyangkut wilayah. Fungsi (FTZ)-nya, membebaskan barang yang akan masuk ke wilayah FTZ. Dan tanah bukanlah barang masuk, tetapi barang mati yang tidak bergerak.

"Ini terpisah. Tolong diluruskan. Tapi kalau dia harus membayar PPh, itu wajib. Tak bisa dipungkiri. Jadi pilih salah satu, mau HPL BP, atau tanah negara," katanya.

"Kalau tanah negara, dia jadi hak milik. Kalau HPL BP, dia sewa (tanah) lagi. Kalau HPL keluar dari BP, dia tak bayar UWT (uang wajib tahunan), tapi bisa hak milik. Tapi dalam proses sertifikat, dia akan dikenakan pajak sekian persen, sama dengan daerah lainnya," sambung Rudi.

Soal jika tanah dikeluarkan dari HPL BP Batam, maka pengurusan sertifikat tanahnya mesti langsung ke BPN, Rudi membenarkannya.

Namun sebelum itu, tetap melalui rekomendasi Pemerintah Kota Batam.

"Karena kami yang kasih rekomendasi. Camat nanti berfungsi. Samalah kalau mau mengurus sertifikat tanah di daerah lain, ada pengantar dari lurah, camat. Karena itu tanah negara," katanya.

Memang, Rudi mengakui, untuk persoalan penyelesaian kampung tua mekanismenya agak berbeda. Harus didudukkan lagi.

"Agak ribet. Kita tunggu timlah. Yang jelas statusnya (lahan kampung tua), sudah kita selesaikan," ujar Rudi. (tribunbatam.id/dewiharyati)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved