Soal Spanduk Tolak Ex Officio, Edy Putra Langsung Gelar Rapat dan Minta Pegawai BP Batam Tidak Baper

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Edy Putra Irawady akhirnya buka suara soal perang spanduk yang bertebaran di sejumlah titik di Batam, Jumat (10/5/2019).

Antara kelompok yang mendukung Wali Kota Ex-Officio Kepala BP Batam dan dari pegawai BP Batam sendiri, yang menolak Wali Kota Ex-Officio Kepala BP Batam.

Prinsipnya Edy menghargai adanya demokrasi, terutama dalam menyampaikan aspirasi.

Baik secara lisan maupun tulisan.

Selama kegiatan itu dilakukan mengikuti aturan. Ia pun tak mempermasalahkan pegawai BP Batam menyampaikan aspirasi penolakannya.

"Di dalam demokrasi boleh-boleh saja seperti itu, selama ikuti aturan," kata Edy kepada Tribun via pesan whatsAap-nya.

Penilaian terhadap suka atau tidak suka atau adanya perbedaan pendapat dalam menyikapi Wali Kota ex officio Kepala BP Batam ini, Edy memulangkannya kepada pemerintah pusat dan masyarakat.

"Biar Jakarta dan masyarakat yang menilai perkembangan situasi Batam," ujarnya.

• Perang Spanduk Tolak vs Dukung Walikota Ex Officio Ramai di Batam, Ini Kata Warga Batam

• Menjelang Lebaran 1440 H/2019, 3 Jenis Barang Ini Paling Diburu Saat Belanja Online

• Pegawai BP Batam Galau & Tanda Tangani Petisi Tolak Ex-Officio, Satpol PP: Tak Benar Pemko Melarang

• Pegawai BP Batam Tolak Ex-Officio, Begini Penjelasan Anggota Dewan Kawasan Taba Iskandar

Tadi malam, Kamis (9/5/2019), Edy juga sudah melaporkan perkembangan situasi yang terjadi di Batam kepada pimpinannya di pusat.

Seperti kepada Ketua Dewan Kawasan yang juga Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution dan Ketua Tim Teknis Dewan Kawasan--Sekretaris Menko Perekonomian RI, Susiwijono.

Perihal adanya spanduk berisi penolakan Wali Kota ex officio Kepala BP Batam di aset-aset BP Batam, dan ratusan pegawai yang membubuhkan tandatangannya di spanduk bertuliskan Aspirasi Tolak Ex-Officio.

"Saya lapor ke pimpinan di Jakarta, sejauh ini spanduk dan kegiatan di halaman kantor BP Batam kemarin, memang aspirasi murni karyawan dan tidak ada anarkis," kata mantan Staf Khusus Kemenko Perekonomian RI ini.

Tanggapan dari pimpinan, meminta pegawai BP Batam tetap tenang.

Dan tidak reaktif, tidak mengganggu ruang publik. Setiap perkembangan yang terjadi di Batam saat ini, ia juga melaporkannya kepada pimpinan.

"Kepada karyawan BP saya sudah minta jangan baper, tenang, tidak reaktif, dan semuanya diniatkan ibadah Ramadan," ujar Edy.

Usai Maghrib Kamis kemarin, Edy tiba di Gedung BP Batam setibanya dari Jakarta.

Ia sempat berkeliling sebentar melihat pemandangan spanduk yang ada di kantornya.

Hari itu kabarnya Edy menggelar rapat internal dengan anggota-anggotanya. 

Pegawai BP Batam Tandatangani Petisi

Sebelumnya diberitakan, wacana pelimpahan kewenangan kepala BP Batam ex-officio wali kota Batam semakin intens dibahas di Jakarta.

Ironisnya gejolak kini secara terang-terangan ditunjukkan oleh para pegawai di BP Batam. Mereka mengaku galau dan spontan melakukan penolakan.

Tak hanya lewat spanduk berisi tulisan Tolak Ex-officio, ratusan pegawai BP Batam juga membuat “petisi” dengan membubuhkan tanda tangannya di spanduk sepanjang kurang lebih 15x2 meter.

Puncak aksi para pegawai, mulai pegawai biasa hingga tingkat eselon di BP Batam dilakukan Kamis (9/5) sore.

Spanduk yang berkop tulisan "Aspirasi Tolak Ex Officio" ini, ditulis dengan tinta warna merah dan hitam. Adapun mereka yang membubuhkan tandatangannya ini, bukan hanya pegawai yang berada di Gedung BP Batam, tetapi dari pegawai yang berasal dari unit-unit lain.

Mereka sengaja datang dan berkumpul di Gedung BP Batam, sekalian buka puasa bersama.

Aksi ini seakan merupakan kelanjutan dari aksi yang mereka lakukan dengan memasang spanduk-spanduk penolakan ex-officio yang dipasang di kantor setempat maupun sejumlah aset milik BP Batam.

Menurut pantauan Tribun, mendadak area di depan gedung BP Batam dipenuhi spanduk penolakan kebijakan ex-officio pada Kamis (9/5/2019) pagi.

Spanduk-spanduk ini dibentangkan di depan pagar hingga di area dalam kantor. Tak ayal, hal itu cukup menyita perhatian masyarakat yang melewati jalur tersebut.

Menyikapi hal itu, pihak Satpol PP Pemko Batam sempat turun dan berembug agar spanduk yang ada di luar area kantor BP Batam dipindahkan.

Spanduk-spaduk dengan tulisan berukuran besar itu memang menghiasi BP Batam sejak pukul 09.00 WIB. Selain bertuliskan “Save BP Batam”, terdapat juga spanduk lain bertuliskan “Tolak Ex-Officio”.

Terdapat kalimat di bawahnya bertuliskan “Ex-Officio tidak sesuai dengan Norma Pemerintahan”. Hingga sore spanduk masih terlihat.

Selain di Kantor BP Batam, spanduk serupa juga dipasang di Pelabuhan Batuampar, Bandara Hang Nadim, Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam dan beberapa aset BP Batam lainnya.

Ternyata aksi tidak hanya pemasangan spanduk, namun gejolak berlanjut pada sore harinya.

Saat penandatanganan petisi itu sesekali terdengar suara teriakan “BP Batam Jaya..., BP Batam Jaya... yang disambut teriakan serupa dari pegawai lainnya.

Di antara kerumunan itu, terlihat Kepala Biro Perencanaan Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan BP Batam, Purnomo Andiantono.

Bersama pegawai BP Batam lainnya, ia ikut membubuhkan tandatangan.

Plt Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Ferdiana Sumiartony juga membubuhkan tandatangannya. Ia menganggap itu sebagai bentuk solidaritas dari pegawai BP Batam.

Dikonfirmasi wartawan, Ferdi mengatakan, aksi penandatanganan para pegawai BP Batam ini sifatnya spontanitas, bukan terorganisir.

Ferdi juga curhat soal kegalauan yang dirasakan pegawai BP Batam selama beberapa tahun terakhir. Pimpinan BP Batam bergonta-ganti sebanyak 4 kali dalam waktu yang relatif singkat.

Dari kepala BP Batam Ir Mustofa Widjaja ke Hatanto Reksodipoetro, kemudian beralih ke Lukita Dinarsyah Tuwo, dan kini BP Batam dipimpin Edy Putra Irawady.

Belum lagi setahun Edy menjabat, kini posisi Kepala BP Batam akan kembali diganti dengan Wali Kota ex officio Kepala BP Batam. "Ini bisa dibilang titik puncak beberapa tahun ganti-ganti (pimpinan BP Batam). Kan galau juga," ujar Ferdi.

Sempat juga tersiar kabar sebelumnya, BP Batam mau dibubarkan. Kemudian kabar itu dibantah oleh petinggi-petinggi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ferdi berharap, BP Batam tetap berjalan seperti sebelumnya.

"Harapan kita BP Batam tetap seperti ini, organisasinya tetap. Dua-dua organisasi ini harus ada. Kita harapkan Batam kembali seperti tujuan awalnya, seperti arahan Pak Habibie kemarin," katanya.

Sementara itu, disinggung akan dikemanakan spanduk berisi tandatangan ratusan pegawai BP ini, Ferdi menyatakan belum tahu. "Kurang tahu juga. Karena bukan panitia. Tapi ini sifatnya dadakan," ujar Ferdi.

Bukan Pemko Keberatan

Kabid Trantib Satpol PP Kota Batam Imam Tohari saat mendatangi Gedung Badan pengusahaan (BP) Batam, Kamis (9/5/2019), meminta kepada karyawan BP Batam untuk menurunkan spanduk tersebut.

Pada pagi harinya memang aksi pasang spanduk cukup menyita perhatian, termasuk dari Satpol PP Pemko Batam.

Pantauan Tribun, sebuah mobil milik Satpol PP sempat masuk ke area dalam Gedung BP Batam. Personel Ditpam yang berjaga segera menanyakan maksud kedatangannya.

"Mau kemana pak?," Dari dalam mobil itu turun seorang laki-laki mengenakan seragam Satpol PP. Ia kemudian bergerak masuk ke ruang Marketing BP Batam. Di dalam ruangan itu, Kabid Trantib Sat Pol PP Kota Batam, Imam Tohari sudah berada di sana.

Imam Tohari memberi keterangan tegas bahwa pihaknya menampik dikatakan Pemko Batam keberatan atas spanduk-spanduk itu. Menurutnya keberatan justru berasal dari masyarakat.

"Bukan Pemko Batam keberatan, tapi masyarakat. Ini sudah viral. Kalau tidak bertindak, kami sebagai aparat penegak peraturan seolah-olah mengabaikan ini," kata Imam, kepada wartawan usai bertemu dengan perwakilan BP Batam, Kamis (9/5).

Apalagi spanduk-spanduk itu terpampang di area publik. Imam mengatakan, keberadaan Satpol PP justru ingin menenteramkan situasi yang terjadi.

"Ada tulisan tolak ex officio padahal ini area publik. Tentu orang bertanya, ada apa ini. Justru kami ingin menentramkan itu semua," ujarnya.

Dari hasil pertemuan itu, pihak BP Batam meminta waktu untuk menyampaikan aspirasinya dan menyikapi hasil pertemuan. Hal ini juga akan disampaikan Imam kepada pimpinannya.

"Spanduk ini aspirasi dari karyawan BP, tapi kami dari pihak kami, Satpol PP sampaikan, tolong kata-kata itu diubah. Boleh aspirasi, toh semua pada tahu persoalan ini sudah dibahas di tingkat pusat. Kita tinggal tunggu saja," kata Imam.

Dikatakan, pihaknya juga tak ingin terjadi keributan karena hal-hal seperti ini.

"Jangan sampai kami yang seperti keluarga ini, terjadi (keributan) karena hal-hal sepele," ujarnya.

Sementara itu mengenai spanduk penolakan ex-officio yang juga dipasang di Bandara Hang Nadim Batam, Direktur Badan Usaha Bandar Udara (Bubu) Hang Nadim, Suwarso mengatakan spanduk berada di luar Bandara.

"Spanduknya di luar ada. Di dalam bandara gak ada," ujar Suwarso.

Diakuinya sebagai fasilitas umum pihaknya sudah memberikan pengertian agar spanduk jangan dipasang di dalam bandara.

Perihal orang yang memasang spanduk, Suwarso tidak mengetahuinya. Pasalnya sewaktu dirinya pergi ke kantor pada pagi hari, spanduk tersebut sudah terpasang.

"Siapa yang masang saya tidak tahu. Tadi pagi saya ke kantor sudah ada. Saya pulang kantor kemarin malam belum ada spanduk itu," tegasnya.

Kasubdit Humas BP Batam, M Taofan juga buka suara. Ia mengatakan, itu inisiatif dari pegawai BP Batam untuk menyampaikan aspirasinya.

"Mudah-mudahan Bapak Presiden Joko Widodo mendengar aspirasi kami," kata Taofan, Kamis (9/5) sore.

Pegawai BP Batam berharap Presiden bisa meninjau ulang kebijakan tersebut.

Wali Kota Batam ex officio Kepala BP Batam memang sudah bergulir sejak Desember lalu. Di tingkat pusat, revisi Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kini juga sedang difinalisasi.

Selasa (7/5) lalu, Sekretaris Menko Perekonomian RI, Susiwijono melakukan konsultasi publik terkait revisi PP ini.Disinggung sampai kapan spanduk itu akan terpasang sebagai bentuk penyampaian aspirasi, Taofan tak menyebutkan waktunya.

"Kita tak bilang sampai kapan. Mudah-mudahan dengan hal ini, ada reaksi dari pusat," ujarnya. (tribunbatam.id/dewiharyati)